Bisnis.com, JAKARTA--Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mendapat laporan warga bahwa ada oknum Lurah yang mulai meminta uang pelicin untuk mengurus perizinan.
Pasalnya, tanda tangan Lurah merupakan salah satu syarat utama untuk berbagai jenis pengurusan izin di Ibu Kota.
"Surat pengantar atau apapun namanya pasti butuh tanda tangan Lurah, PF istilahnya. Nah sekarang kalau enggak ada uang, mereka enggak mau tanda-tangan," katanya di kantor Fraksi PDI Perjuangan di Kebon Sirih, Senin (16/7/2018).
Dia menuturkan kejadian itu dilaporkan oleh beberapa orang. Warga yang enggan disebutkan namanya tersebut mengaku diminta pungutan liar oleh oknum Lurah saat mengurus surat perpanjangan HGB atau hak guna bangunan.
Menurutnya, kelakuan oknum Lurah yang melakukan pungli jelas mencoreng institusi Pemprov DKI.
Apalagi, pemerintah era Gubernur DKI Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan Djarot Saiful Hidayat berupaya melakukan reformasi birokrasi.
"Kalau begini caranya balik lagi nih kebiasaan lama. Investasi di Jakarta bakalan terhambat karena praktik pungli muncul lagi" jelasnya.
Polisi PDI P tersebut sengaja membeberkan laporan ini karena berharap oknum tersebut bisa berhenti melakukan pungli setelah kasusnya dingkapkan.
"Mudah-mudahan dengan saya bilang begini mereka berenti nih, insyaf," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel