JAKARTA – Industri properti yang dinilai sebagai salah satu penggerak terbesar perekonomian Indonesia masih belum memiliki kelengkapan dan keakuratan database.
Sekjen DPP Real Estate Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan ketersediaan data yang ada di asoiasi, perbankan, dan pemerintahan dinilai masih kurang akurat dan lengkap untuk menggambarkan keadaan properti seutuhnya di Indonesia.
“Data dari perbankan hanya menunjukkan penggunaan kredit, Kementerian PUPR mayoritas untuk data perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan yang dari pengembang juga belum tentu valid karena di satu sisi pengembang takut ketahuan oleh kompetitor,” ujar Totok saat dihubungi Bisnis, Selasa (17/7).
Menurut Totok, data yang valid bisa didapatkan dari sektor perpajakan yang bisa diambil dari jumlah transaksi penjualan yang masuk yang dilaporkan oleh pengembang.
Meski demikian, akibat dari perarturan perpajakan yang dianggap memberatkan mengakibatkan ada pengembang yang cenderung tidak melaporkan data yang sesungguhnya.
“Pajak masih menjadi kendala terbesar. Karena pajak, orang lapornya tidak nyata. Pengembang sudah transparan saat tax amnesty juga tapi pajak tidak memberikan data balik ke kami, ya tetapi kan pajak tidak bisa memberikan data begitu saja ya,” katanya.
Asisten Gubernur Bank Indonesia Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Filianingsih Hendarta juga menyampaikan kebutuhan pemerintah akan data pada sektor properti untuk membuat kebijakan yang tepat sasaran di masa yang akan datang.
“Sesungguhnya kami masih memerlukan dukungan data pendukung yang cukup banyak," ungkap Filianingsih.
Keputusan kebijakan pelonggaran rasio loan to value (LTV) yang baru diluncurkan tercipta salah satunya akibat kerja sama yang dilakukan REI dengan Bank Indonesia (BI).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel