Bisnis.com, BOGOR - Sejumlah walikota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Bogor, Jawa Barat pada Senin (23/7/2018) dan membahas sejumlah hal.
Salah satu hal yang dibahas adalah mengenai dana kelurahan. Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) yang juga merupakan Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mengatakan selama ini belum ada dana kelurahan. Yang sudah ada hanyalah dana desa.
"Padahal persoalan perkotaan juga kompleks, baik itu kemacetan, kriminalitas dan lainnya, bahkan kemiskinan," kata Airin ditemui seusai bertemu Presiden di lingkungan Istana Kepresidenan Bogor.
Menurutnya, apabila sejumlah persoalan yang disebutkan itu tidak ditangani dengan baik maka berpotensi membuat tingkat kriminalitas semakin tinggi. Melihat situasi itu, Airin menyatakan para walikota meminta supaya Presiden Jokowi membuat kebijakan keuangan bahwa bantuan keuangan tidak hanya untuk desa, tapi juga untuk kelurahan.
Selain soal dana kelurahan, para walikota membahas soal pemeliharaan jalan. "Misalnya pemeliharaan jalan. Kan di wilayah kota banyak jalan nasional atau jalan provinsi. Terkadang penanganannya terlambat sehingga jalannya menjadi rusak," katanya.
Situasi jalan rusak itu, ujar Airin, membuat masyarakat mengeluh kepada walikota. Airin berharap persoalan ini bisa segera mendapatkan solusi.
"Pertama, Balai Jalan bisa cepat melakukan pemeliharaan jalan. Atau, yang kedua, misalnya kita daerah tingkat 2 atau kota bisa mengalokasikan atau diberikan alokasi anggaran dari (pemerintah) pusat dan kita yang melaksanakannya sehingga tidak ada lagi tumpang tindih. Karena kalau aset pusat atau provinsi kita tak boleh melakukan pemeliharaan sedangkan masyarakat kan komplain ke kita langsung kalau ada jalan rusak dan lain-lainnya," kata Airin.
Selain kedua hal itu, para walikota juga membahas mengenai penambahan kuota calon pegawai negeri sipil, peyelesaian masalah aset, perizinan online. Airin mengatakan walikota juga berharap tahapan perizinan di sejumlah kementerian dapat dilakukan secara online sehingga pemerintah kota tidak perlu mengurus ke Jakarta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel