Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah lebih menekankan pendekatan kolaboratif dan memperkuat lobi dibandingkan dengan mengambil sikap konfrontatif melalui penaikan tarif bea masuk dalam menyikapi perang dagang yang sedang berkecamuk.
Seorang pejabat di lingkungan pemerintah mengungkapkan kepada Bisnis bahwa langkah ini dianggap sebagai skema yang paling rasional daripada membuka ruang konflik baru dengan menerapkan aspek kebijakan fiskal yang progresif. Apalagi, ketergantungan Indonesia dengan negara yang terlibat konflik yakni China dan Amerika Serikat cukup tinggi.
Dengan mengambil sikap yang lebih moderat, strategi jangka panjangnya adalah meningkatkan daya saing produksi nasional misalnya dengan memberikan insentif maupun mempermudah mekanisme perolehan kemudahan impor tujuan ekspor atau KITE serta fasilitas kepabenan lainnya.
Sementara itu, untuk jangka pendeknya pemerintah sedang melobi pemerintah Amerika Serikat yang tengah mereview fasilitas program pembebasan bea masuk terhadap impor barang-barang tertentu dari negara berkembang (GSP) dan meminta China semakin membuka pasarnya terhadap produk Indonesia salah satunya crude palm oil (CPO). Sebagai konsekuensinya, investor asal Negeri Panda itu juga akan diberikan kemudahan dalam berinvestasi.
Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Adriyanto mengatakan bahwa saat ini Kemenkeu masih dalam tahap pembahasan dengan Kementerian Perdagangan khusnya untuk menentukan kebijakan fiskal yang diperlukan.
"Tetapi karena masih dibahas, kami masih belum bisa dibagikan [mengenai kebijakan yang akan ditempuh]," ungkapnya, Selasa (24/7/2018).
Meski demikian, pemerintah tetap akan memaksimalkan instrumen fiskal untuk menjaga kinerja neraca dagang supaya tetap sesuai ekspektasi. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan bahwa, setiap kebijakan yang ditempuh pemerintah akan mempertimbangkan berbagai aspek. Namun demikian, soal dosis kebijakannya hal itu sepenuhnya dirumuskan oleh tim tarif.
"Bea masuk itu hanya salah satu, tetapi kita bisa menggunakan seluruh instrumen fiskal untuk memperbaiki neraca dagang kita," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel