Bisnis.com, JAKARTA - Peluang Joko Widodo memenangi Pilpres 2018 sangat kuat karena didukung oleh partai-partai besar.
Namun, menurut pengamat politik dari UIN Jakarta, A Bakir Ihsan, Jokowi jangan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kontroversial agar keinginannya itu bisa tercapai.
"Untuk mendekatkan pada kemenangan, Jokowi harus tetap fokus pada penyelesaian agenda yang dijalankan saat ini dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jokowi juga harus menghindari langkah atau kebijakan yang kontroversial dan tidak produktif," kata Bakir, di Jakarta, Kamis (26/7/2018).
Menurut dia, agar kepercayaan masyarakat semakin kuat untuk mendukungnya pada periode kedua, Jokowi perlu mempertahankan sikap treble untuk mengevaluasi secara objektif terhadap kinerjanya selama ini, baik yang berhasil, belum selesai, ataupun gagal.
"Di antara keberhasilan Jokowi yang signifikan adalah di bidang infrastruktur dan penguatan hak-hak warga atas tanah," tuturnya.
Sejak awal memerintah hingga saat ini, Jokowi fokus pada pembangunan infrastruktur mulai dari jalan, bendungan, hingga jembatan yang ditujukan untuk penguatan konektivitas dan pemerataan pembangunan.
Jokowi mengalokasikan pembangunan infrastruktur selama 2015-2019 sebesar Rp4.197 triliun, 42% dibiayai dari APBN. Hasilnya positif, tren inflasi membaik dan dijaga di bawah 4%.
Bakir menilai, posisi Jokowi saat ini hampir sama dengan posisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode kedua. Pada periode akhir jabatannya, Jokowi bisa menutup ruang atau celah yang selama ini kurang mendapatkan perhatian kuat melalui sosok cawapres yang sinergis.
"Di periode kedua nanti, Jokowi perlu meneruskan program penurunan kemiskinan. Angka-angka kemiskinan dari BPS menunjukkan kemiskinan terbesar ada di daerah pedesaan," katanya.
Jika pada periode pertama Jokowi sudah membangun infrastruktur pertanian, pada periode selanjutnya Jokowi seyogyanya fokus pada petaninya itu sendiri.
"Model bimbingan penyuluhan dan penggunaan teknologi pertanian dan bibit-bibit unggul mesti diperkuat lagi," kata Bakir.
Dia menambahkan, faktor cawapres bagi Jokowi hanya pendukung, suplemen, bukan penentu. "Karena bukan penentu, Jokowi punya otoritas kuat untuk menentukan wakilnya. Calonnya bisa darimana saja, yang penting bisa membantu Jokowi di aspek-aspek tersebut. Sebaliknya, Jokowi juga harus merasa nyaman dengan cawapres. Chemistry dan loyalitas menjadi faktor yang paling penting," kata Wakil Dekan FISIP UIN Syarif Hidayatullah ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel