Bisnis.com, JAKARTA -- Partai Rakyat Kamboja (Cambodian People's Party/CPP) akan membentuk pemerintahan baru dalam waktu 60 hari setelah mengklaim kemenangan dalam Pemilu yang digelar pada Minggu (29/7/2018).
Juru bicara CPP Sok Eysan menyatakan Raja Norodom Sihamoni bakal mengundang seluruh anggota parlemen yang baru terpilih dalam pertemuan yang dijadwalkan digelar 60 hari terhitung sejak Minggu (29/7).
"Setelah pertemuan itu, pemerintahan akan dibentuk.. akan ada kabinet baru," terangnya seperti dilansir Reuters, Selasa (31/7).
Pembentukan kabinet baru diperkirakan dilakukan pada 25-26 September 2018.
CPP, yang mengusung Perdana Menteri (PM) Hun Sen, sebelumnya mengklaim memperoleh seluruh 125 kursi parlemen. Namun, sejumlah pihak menilai penyelenggaraan Pemilu itu tidak adil dan dimanipulasi.
"Ini adalah Pemilu yang penuh lelucon, memalukan, tidak mewakili kehendak rakyat," ujar mantan pemimpin oposisi Sam Rainsy, yang sekarang mengasingkan diri di Paris, Prancis.
Aktivis dan kelompok oposisi menyebut penahanan atas Kem Sokha, pemimpin Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (Cambodian National Rescue Party/CNRP), dan pembubaran CNRP pada tahun lalu sebagai sebuah langkah mundur demokrasi.
AS dan Uni Eropa (UE) juga menilai Pemilu kemarin tidak menunjukkan demokrasi yang sesuai keinginan rakyat.
Namun, China mendukung penyelenggaraan Pemilu tersebut. Negeri Panda adalah mitra dagang terbesar negara Asia Tenggara ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel