Bisnis.com, MEDAN - Pejabat Gubernur Sumatera Utara (Pj Gubsu) Eko Subowo menyebutkan kondisi sosial kemasyarakatan Sumatera Utara (Sumut) menunjukkan tren yang membaik apabila dilihat dari sejumlah indikator.
Hal itu ditandai dengan menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi 9,22% per akhir Maret 2018 dari sebelumnya sebesar 9,28% dari jumlah total penduduk Sumut.
“Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga menurun menjadi 5,60%, dari tahun sebelumnya tercatat sebesar 6,23%,” kata Eko ketika menerima kunjungan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) POLRI Dikreg ke 27, di Kantor Gubsu, Medan, Selasa (31/7/2018).
Kepada rombongan KKDN Sespimti, Eko juga menyampaikan tentang capaian kondisi makro ekonomi dan sosial Sumut. Dengan pertumbuhan ekonomi akhir 2017 sebesar 5,12%, kondisinya dinilai lebih baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan nasional 5,07%.
Adapun Pendapatan Domestic Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku tahun 2017 sebesar Rp684,07 triliun, sedangkan untuk PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp 487,53 triliun. Dengan besaran PDRB per kapita atas harga berlaku pada tahun 2017 sebesar Rp514,19 juta, diprediksi naik menjadi Rp543,02 juta pada 2018.
Selain itu, realisasi investasi tahun 2017 mencapai Rp31,92 triliun yang bersumber dari investasi dalam negeri sebesar Rp11,68 triliun dan investasi asing sebesar Rp20,24 triliun.
Eko juga menjelaskan, pembangunan daerah di Sumut merupakan bagian dari pembangunan nasional yang dilaksanakan melalui penyelesaian proyek-proyek prioritas nasional yang sedang dan telah ditampung dalam RKP 2018.
Antara lain, pengembangan destinasi wisata Danau Toba menuju Monaco of Asia, yang meliputi pelebaran jalan, pembangunan jalan bebas hambatan dan pembangunan sarana prasarana ekowisata pada kawasan konservasi di Danau Toba dan percepatan operasionalisasi Badan Otorita Danau Toba.
Selain itu, pembangunan infrastruktur pendukung bagi Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, yang meliputi pembangunan jalan bebas hambatan, pembangunan jalan kereta api dan pembangunan fasilitas pelabuhan laut Belawan. Serta pembangunan infrasruktur lainnya, yang perlu dukungan pemerintah pusat antara lain, pembangunan jalan alternatif Medan-Berastagi, pembangunan mass rapid transit (MRT) - Monorel (Mebidangro).
Pembangunan bendungan Lau Simeme, pengembangan kota baru melalui pembangunan kawasan terpadu bandara (aerotropolis), pengembangan pelabuhan Palimbungan Ketek di Kabupaten Mandailing Natal, pengembangan bandara Aek Godang, bandara Pinang Sori dan bandara Binaka, serta bandara Sibisa.
Sebelumnya, Ketua Tim Rombongan KKDN Sespimti Polri Dikreg ke -27 Brigjen Pol Pietrus Waine menyampaikan, kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan yang professional, modern dan terpercaya melalui ‘democratic policing’ guna mengantisipasi dampak dinamika politik ekonomi global dalam rangka pembangunan nasional.
Para peserta Sespimti Polri Dikreg ke-27 merupakan peserta terpilih dari sejumlah perwira polri yang mengikuti seleksi dan mendapatkan kesempatan mengikuti Sespimti Polri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel