Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan mengkaji kemungkinan untuk dapat menghadirkan sebuah kebijakan yang lebih ketat guna mengatur soal penempatan devisa hasil ekspor (DHE), agar selain dapat disimpan di Indonesia juga dapat dikonversikan ke dalam mata uang rupiah.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai acara Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (31/7/2018).
Pihaknya berharap policy tersebut selain dapat membuat DHE itu masuk ke Indonesia, juga dikonversikan ke rupiah sehingga meningkatkan suplai dari mata uang asing atau forex di Indonesia.
Menurutnya, adanya policy yang lebih ketat terkait aturan DHE tersebut dinilai memungkinkan jika melihat benchmark dari negara negara tetangga yang sudah menerapkan kebijakan cukup ketat terhadap DHE dan capital flow.
"Saya melihat di negara-negara di sekitar kita, mereka sebetulnya juga melakukan suatu policy yang cukup ketat terhadap DHE maupun capital flow," tutur Sri Mulyani.
Namun demikian, sebelum melahirkan kebijakan tersebut, pemerintah akan mendengarkan seluruh aspirasi dari para pengusaha, agar tidak menimbulkan kegelisahan di masyarakat, terutama kalangan dunia usaha.
"Artinya yang dilakukan pemerintah terus menyempurnakan apa sih yang menyebabkan perusahaan agar bisa merasa confident untuk meletakkan mata uang atau DHE mereka di dalam negeri. Policy-policy mana lagi yang bisa ditingkatkan sehingga mereka itu confident-nya muncul tanpa mereka harus merasa terpaksa atau dipaksa," terangnya.
Termasuk, kata dia, kemungkinan adanya memenuhi permintaan dunia usaha yang mengharapkan adanya insentif tertentu agar mereka merasa confident untuk meletakkan DHE mereka di dalam negeri dengan mata uang rupiah.
"[Pengusaha ingin ada insentif] Ya kita dengar saja yang dimintakan apa, dan apa yang sebetulnya bisa kita lihat dan kita compare dengan negara negara lain," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel