Bisnis.com, BOGOR — Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan bahwa proyek perhubungan di bawah kementeriannya masih berjalan semestinya, meski ada instruksi dari Presiden Joko Widodo terkait pengurangan impor.
Dia mengatakan proyek perhubungan yang sudah mendapatkan komitmen antara pemerintah dengan pihak swasta tidak akan terpengaruh.
Kendati demikian, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berjanji akan mengutamakan kepentingan dalam negeri mulai dari Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) hingga penggunaan tenaga kerja lokal.
“Tapi biasanya ini untuk proyek-proyek yang akan datang, Patimban, kereta api semi cepat, itu yang dilakukan tapi. Kalau yang sudah jalan tidak mungkin kami lakukan,” ujar Budi Karya di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/7/2018).
Menurutnya, proses kontruksi Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat tidak memerlukan banyak komponen impor sedangkan konstruksi proyek kereta api semi cepat dinilai membutuhkan komponen impor cukup besar.
“Komponen impornya [kereta api semi cepat] paling 20% dan kami bisa kurangi kira kira 5%-7% atau bisa lah sampai 10%. TKDN-nya yang naik 10%. Patimban impor enggak terlalu besar, sekarang dalam negeri semua itu. [Porsi komponen] Dalam negerinya bisa 60%-70%, mungkin bisa naik 5%,” lanjut Budi Karya.
Kemenhub mengakui penggunaan TKDN dan barang impor di proyek Patimban cukup ketat karena sudah diputuskan. Tetapi, untuk proyek kereta api semi cepat Jakarta-Surabaya disebut masih memiliki ruang untuk negosiasi.
Dalam Rapat Terbatas (Ratas) Strategi Kebijakan Memperkuat Cadangan Devisa di Istana Bogor, Jawa Barat, hari ini, Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas dua strategi prioritas peningkatan devisa. Strategi tersebut yakni pengendalian impor dan peningkatan ekspor.
Pengendalian impor antara lain dilakukan melalui penggunaan biodiesel 20% (B20), TKDN, dan jasa pariwisata. Penghematan dari optimalisasi TKDN diperkirakan bisa mencapai US$2 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel