Bisnis.com, PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan nikah di bawah umur atau pernikahan dini lebih memberikan dampak buruk dalam kehidupan pasangan tersebut dalam berumah tangga.
"Pernikahan dini itu dampaknya jauh lebih buruk, ketimbang manfaatnya," ucap Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola terkait peringatan hari anak nasional, usai membuka dan mencanangkan kampanye gerakan masyarakat/germas dan forum anak daerah di halaman belakang Kantor Gubernur Sulteng di Kota Palu, Rabu (1/8/2018).
Sulteng menempati urutan ketiga secara nasional kasus pernikahan dini. Data Susenas tahun 2015 menyebutkan rata-rata anak berusia 15-19 tahun berstatus kawin dan pernah kawin. Data BKKBN Sulteng tahun 2015 menyebutkan perkawinan anak mencapai 31,91 persen.
Presentase terbesar terdapat di Kabupaten Banggai Laut sebesar 15,83 persen, diikuti Kabupaten Banggai Kepulauan 15,73 persen, Kabupaten Sigi 13,77 persen. Kemudian, Kabupaten Tojo Una-una 12,84 persen, dan Kota Palu 6,90 persen. Adapun data BPS tahun 2016 memperlihatkan, penyumbang tertinggi adalah Kabupaten Tojo Una-una sebesar 23 persen dan Parigi Montong sebesar 22 persen.
Gubernur menguraikan bahwa di Sulawesi Tengah terdapat sebagian masyarakat 'orang tua' yang menganggap bahwa cepat menikahkan anak (di bawah umur) merupakan suatu rezeki alias dapat mengurangi tanggung jawab orang tua terhadap anak. Padahal, menikahkan anak dibawah umur sangat memberikan dampak yang buruk.
"Nah seperti ini perlu ada sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat sehingga terbentuk pemahaman bersama bahwa pernikahan dini itu dampaknya jauh lebih buruk, dari pada keuntungannya," ujar Longki Djanggola.
Pemprov Sulawesi Tengah, kata Longki Djanggola berupaya meminimalisir pernikahan dini, dan memberikan pemahaman agar masyarakat patuh terhadap himbauan-himbauan tentang bahaya pernikahan dini.
"Menikah-lah diusia yang sudah pantas dan wajar," himbau Gubernur Sulteng Longki Djanggola.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel