Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan audit internal Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait status keuangan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bakal keluar seminggu ke depan.
Menkeu menyebutkan bahwa audit yang sedang dilakukan BPKP ini bertujuan untuk melihat secara detail mengenai tagihan yang sudah dibayarkan oleh pemerintah sampai dengan tahun 2018 bulan Juli 2018. Pemeriksaan itu juga terkait dengan komponen-komponen mengenai pembayaran tersebut.
Selain mengenai mekanisme pembayarannya, tujuan audit tersebut juga mencakup mengenai polanya selama ini ke belakang sehingga pemerintah bisa melihat tren dari masyarakat dalam menggunakan fasilitas kesehatan.
“Menteri Kesehatan sudah menyampaikan mengenai beberapa langkah langkah yang dilakukan. Kita tunggu aja dulu satu minggu ya atau dari dalam waktu dekat ini BPKP akan menyampaikan kepada kita dan kita akan melihat angkanya ya,” kata Menkeu, Kamis (9/8/2018).
Adapun pemerintah berencana untuk menambal defisit BPJS Kesehatan melalui transfer langsung dari APBN. Padahal sebelumnya, pemerintah sempat mewacanakan bakal menambal defisit BPJS Kesehatan melalui pos Dana Alokasi Umum (DAU) dan Cukai Hasil Tembakau (CHT).
Hal tersebut sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 183/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah Melalui Pemotongan DAU dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel