Bisnis.com, JAKARTA - Untuk pertama kalinya pendapatan negara dinilai cukup optimis yakni tembus dari Rp2.000 triliun.
Meski demikian menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, optimisme ini harus dibangun di atas target-target realistis dalam APBN agar defisit APBN tetap terjaga, sehingga memberi pondasi yang cukup baik untuk kesinambungan pembangunan.
Peranan penerimaan perpajakan dalam APBN juga semakin signifikan, yaitu naik dari 74% di tahun 2014 menjadi 83,1% pada 2019.
Penerimaan perpajakan dipatok Rp1.781 triliun dengan rincian penerimaan pajak Rp 1.572,4 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 208,6 triliun. Sedangkan penerimaan PNBP sebesar Rp 361,1 triliun.
"Dalam RAPBN 2019, narasi kebijakan juga lebih jelas, rinci, dan terukur. Paradigma menjaga keseimbangan peran pajak antara budgetair (mengisi kas negara) dan regulerend (instrumen kebijakan) semakin jelas," kata Prastowo, Kamis (16/8/2018).
Target penerimaan pajak hanya naik 15,39% - 16,68% dari proyeksi atas realisasi penerimaan pajak pada APBN 2018, yakni 94,6%-95,6% dari target tanpa melakukan perubahan APBN.
Target ini menurutnya cukup realistis melihat kemajuan reformasi perpajakan yang berjalan telah memberikan hasil positif bagi kinerja DJP.
"Tetapi, perlu fokus dan prioritas yang lebih baik agar harapan masyarakat akan sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan akuntabel dapat segera tercapai," imbuhnya.
Kepastian revisi UU Perpajakan (UU KUP, UU PPh, dan UU PPN) perlu disampaikan, termasuk penurunan tarif pajak, simplifikasi administrasi dan sengketa, transformasi kelembagaan menjadi badan semi-otonom, dan perlindungan hukum bagi fiskus perlu diakukan untuk menjamin kinerja pemungutan yang akuntabel.
.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel