Bisnis.com, JAKARTA -- DPR RI memiliki banyak harapan terkait arah pembangunan dan RAPBN 2019. Harapan tersebut terutama mengenai pembangunan manusia melalui pendidikan dan kesehatan.
Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, mengungkapkan berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia, indikator atau parameter capaian pembangunan sudah menunjukkan perbaikan tetapi hal ini dinilai belum cukup guna meningkatkan daya saing.
"Indeks pembangunan manusia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Akan tetapi, itu semua belumlah cukup jika kita hendak bersaing dengan negara-negara lain, terutama negara-negara Asean, China, India, dan Brazil," ungkapnya saat membuka Sidang Paripurna RAPBN 2019, Kamis (16/8/2018).
Dia pun melanjutkan dengan harapan DPR terkait berbagai jenis anggaran. Bidang pendidikan, RAPBN 2019 diharapkan mencerminkan upaya pemerintah untuk memfokuskan kembali anggaran pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas dan akses yang merata dan berkeadilan.
Selain itu, anggaran juga diharapkan fokus pada meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah, meningkatkan kualitas dan ketersediaan tenaga pendidikan, memperkuat pendidikan vokasional serta upaya untuk melakukan sinergi antar-program di bidang pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan.
Sementara, di bidang kesehatan, RAPBN 2019 menurutnya harus mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan, serta penurunan angka kekurangan gizi (stunting).
"Di bidang perlindungan sosial, upaya penguatan program-program perlindungan sosial, penajaman kebijakan melalui sinergi antar-program perlindungan sosial, peningkatan efektivitas dan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional dan peningkatan efektivitas program-program perlindungan sosial juga harus menjadi fokus utama dalam RAPBN 2019," paparnya.
Selanjutnya, dia minta pemerintah meningkatkan daya dorong pengentasan kemiskinan dan percepatan pengurangan angka pengangguran, baik melalui belanja Pemerintah Pusat maupun transfer ke daerah, harus menjadi penekanan dalam RAPBN 2019.
"Selain itu, aspek pemerataan program-program tersebut juga harus menjadi perhatian pemerintah, mengingat angka ketimpangan ekonomi, baik individu maupun daerah, masih relatif tergolong tinggi," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel