Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin membeberkan 10 inovasi penyelenggaraan haji 2018 saat rapat koordinasi bersama Tim Pengawasan DPR RI.
Ke-10 inovasi itu, menurutnya sebagaimana dilansir website resmi Kemenang pada Sabtu (18/8/2018), merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
Rakor yang berlangsung di Hotel Anwar Al Aseel, Mahbas Jin, Makkah, Arab Saudi, Jumat (17/8/2018) hingga tengah malam WIB dihadiri delegasi Amirul Hajj, konsultan ibadah, dan pejabat Eselon 1 dan 2 Kemenag.
Tim Pengawasan DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon, beranggotakan Komisi VIII (Agama), Komisi V (Perhubungan), dan IX (Kesehatan).
Ke-10 inovasi tersebut menurut Menag yakni pertama, percepatan keimigrasian, kedua, QR Code pada gelang jemaah untuk memudahkan identifikasi jemaah dengan menggunakan aplikasi Haji Pintar.
Ketiga, penyewaan full musim untuk sebagian hotel di Madinah (akomodasi). Keempat, bumbu masakan dan juru masak dari Indonesia pada katering haji. Kelima, katering Makkah. "Ada penambahan katering di Makkah dari 25 kali menjadi 40 kali," kata Menag.
Keenam, tanda paspor dan koper untuk memudahkan identifikasi dan pengelompokan. Ketujuh, pengalihan porsi ahli waris. “Pengalihan nomor porsi jemaah yang wafat ke ahli waris."
Kedelapan, kata Menag, pencetakan visa. “Kali ini pencetakan visa bisa dilakukan langsung o?eh Kemenag," ujarnya.
Kesembilan, konsultan ibadah. “Kami siapkan konsultan ibadah di setiap sektor untuk memperkuat manasik haji dan wawasan perhajian jemaah," ungkapnya.
Terakhir, kesepuluh, pembentukan Pembentukan Tim Pertolongan Pertama Pada Jemaah Haji (P3JH). "Tim ini difokuskan untuk menambah layanan kesehatan jemaah pada masa puncak," ucap Menag.
Sementara menurut Ketua Komisi VIII Ali Taher Parasong mengungkapkan sejumlah perbaikan ke depan dapat dilakukan bersama-sama antara pemerintah dengan DPR. “Kami juga mengimbau agar ada penambahan jumlah petugas haji di berbagai sektor,” lanjutnya.
Namun, dia mengaku akan mengevaluasi efektifitas tenaga petugas berdasarkan tugas dan fungsi. “Nanti pascahaji akan kita evaluasi berdasarkan tupoksinya,” kata Parasong.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel