Bisnis.com, JAKARTA - DPP KNPI meminta DPR mengoptimalkan peran dan fungsi pengawasannya.
Ketua Umum DPP KomiteNasional Pemuda Indoneska (KNPI) Muhammad Rifai Darus mengatakan pihaknya memaklumi gelaran Pemilu serentak 2019 yang tahapan pelaksanaannya telah berlangsung tahun 2018.
Tetapi situasi itu menurutnya bukan dalih bagi legislator untuk membiarkan tata kelola pemerintahan berjalan minim pengawasan.
"Dari catatan yang dihimpun KNPI, terdapat sejumlah persoalan yang seyogyanya mendapat atensi DPR RI. Pertama, terdampaknya perekonomian nasional akibat tekanan kurs dolar terhadap rupiah sekaligus tata kelola utang luar negeri, " ujarnya, Sabtu (25/8/2018).
Belajar dari pengalaman sebelumnya, kata Muhammad Rifai, fondasi perekonomian Indonesia belum terlalu tangguh menghadapi efek terburuk dari gejolak moneter luar negeri. Meski selalu dapat melewati masa krisis, papar Rifai, upaya pemulihannya juga menguras banyak energi.
"Sebab itu, perlu upaya lain untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional yang tidak hanya bertumpu pada sektor fiskal semata, melainkan juga mendorong proses industrialisasi dalam negeri," ujarnya.
DPR, lanjut Rifai, juga mesti mengawasi praktik intoleransi dan kecenderungan penggunaan politik SARA.
"Munculnya kasus hukum Meliana yang disertai aksi pembakaran vihara, menunjukkan betapa rawannya kelompok masyarakat beragama di Indonesia untuk disulut dan diprovokasi melakukan tindak kekerasan dan main hakim sendiri, "ucapnya.
Pada dimensi yang lebih luas, kata Rifai, KNPI meminta kepada elite politik agar menyudahi penggunaan politik SARA untuk kepentingan politik sempit yang berpotensi menyulut kegaduhan serta mempertaruhkan ikatan kebangsaan Indonesia yang dibangun oleh keragaman dan kemajemukan Bhinneka Tunggal Ika.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel