Bisnis.com, JAKARTA -- Partai Golkar menilai target penerimaan perpajakan mencapai Rp2.142,5 Triliun perlu kerja keras.
Hal ini disampaikannya dalam Sidang Paripurna membahas RAPBN 2019. Pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan dalam APBN semakin signifikan, yaitu naik dari total 74% di tahun 2014 menjadi 83,1% pada 2019.
Anggota DPR-RI Fraksi Partai Golkar Salim Fahri mengungkapkan, diperlukan kerja keras dalam memenuhi target penerimaan negara yang naik13,8% dari APBN tahun 2018.
"Pemerintah harus merinci detail agar masyarakat mengetahui penerimaan negara secara jelas. Wajib pajak dan potensi ekonomi yang bisa jadi sumber pajak harus ditingkatkan," ungkapnya, Selasa (28/8/2018).
Menurutnya, kualitas belanja pemerintah pun harus berdampak siginifikan terhadap peningkatan lapangan kerja dan ekonomi masyarakat.
Selain itu, lanjutnya, defisit transaksi berjalan (CAD) yang mencapai US$8,03 miliar harus dijaga agar tidak melebar karena berdampak pada capital outflow dan cadangan devisa.
Menurutnya, Tahun 2019 menjadi krusial karena menjadi tahun pamungkas untuk melihat keberhasilan program dan kebijakan pemerintah akan dinilai oleh publik.
"Karena itu penyusunan RAPBN 2019 harus dilakukan secara seksama agar program lebih tepat sasaran dan tepat guna," imbuhnya.
Golkar berpandangan pemerintah perlu memberikan prioritas sektor industri sesuai peta industri 4.0.
Ke depan, lanjutnya, ekonomi Indonesia akan diuji Pilkada serentak, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, harus menjaga kondisi ekonomi dan politik agar iklim investasi terjaga.
"Anggaran harus dijaga untuk menjaga kepercayaan dunia usaha dan kemiskinan serta kesenjangan butuh terobosan agar pertumbuhan semakin berkualitas," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel