Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian mengharapkan fokus pengendalian impor tidak berhenti sebatas kenaikan Pajak Penghasilan (PPh).
Taufiek Bawazier, Direktur Industri Kimia Hilir Kementerian Perindustrian menuturkan langkah peningkatan PPh untuk pengendalian produk-produk impor hanyalah langkah jangka pendek. Langkah ini tidak akan banyak mengubah struktur neraca perdagangan yang defisitnya terus membesar.
"Komposisi impor Januari ke Juli 2018 baik bahan baku, bahan penolong, dan produk konsumsi besaran [persentasenya] tidak berubah, tapi nilainya yang besar. Konsumsi itu hanya 9,32% [selebihnya, 90,68% ] terbesar merupakan bahan baku [dan bahan penolong,]" kata Taufiek di Jakarta, Rabu (29/8/2018).
Menurutnya, upaya pemerintah mengendalikan impor dengan meningkatkan pajak produk konsums,i dalam jangka panjang belum akan berpengaruh mengatasi defisit neraca perdagangan yang terus membesar.
Dia mengharapkan untuk membenahi fondasi industri nasional, maka kebijakan besar harus diambil. Tidak ada lagi kebijakan yang sektoral yang akhirnya justru merugikan industri dalam negeri dan menekan daya saing.
"Makro dan fiskal harusnya inline. Pemerintah perlu sungguh-sungguh membenahi proses produksi. Saat ini di industri produksi semuanya kena pajak [yang akhirnya melemahkan daya saing]," katanya.
Taufiek menyatakan beberapa kebijakan yang tidak konsisten antar lini pemerintah yang menyulitkan industri seperti di sektor ban. Kementerian Perdagangan merevisi aturan importasi yang justru membuat membajirnya produk ban. Akan tetapi ban yang diimpor tidak dapat divulkanisir yang justru mematikan industri kecil dan menengah. Saat yang sama, produsen ban dalam negeri kesulitan menjual produknya padahal kapasitasnya lebih dari cukup.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel