Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah pejabat Amerika Serikat dari pemerintahan Donald Trump dikabarkan bertemu dengan perwira tinggi militer Venezuela secara diam-diam. Mereka diduga merencanakan kudeta terhadap Presiden Venzuela, Nicolas Maduro.
Rencana kudeta tersebut diungkap dalam laporan The New York Times, Sabtu (8/9/2018). Kabarnya, kudeta terhadap Nicolas Maduro telah direncanakan sejak 2017 silam. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, juga disebut-sebut ingin mengambil alih pemerintahan Venezuela guna mengatasi krisis berkepanjangan.
Hiperinflasi yang terjadi di Venezuela membuat Presiden Amerika Serikat, Donald Trump prihatin. Dia menyampaikan niatnya menginvasi dan menyingkirkan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, untuk menstabilkan ekonomi.
Donald Trump telah menyampaikan niatan ini beberapa kali. Niatan ini kali pertama disampaikan Donald Trump saat menggelar pertemuan dengan pejabat Amerika Serikat.
Meski demikian, pemerintahan Donald Trump dikabarkan tidak merestui rencana kudeta terhadap Nicolas Maduro. Mereka tidak setuju dengan tokoh militer yang diajukan untuk memimpin kudeta. Sebab, tokoh militer itu masuk dalam daftar cekal Amerika Serikat karena melakukan tindakan pelanggaran hal asasi manusia (HAM).
Sayangnya, sampai saat ini pihak Gedung Putih enggan memberikan penjelasan terkait rencana kudeta tersebut. Mereka menegaskan pertemuan yang digelar bersama militer Venezuela hanya membahas demokrasi di negara terdampak krisis ekonomi tersebut.
"Kami hanya mengadakan dialog untuk membawa ke arah perubahan positif di negara yang mendertita di bawah Nicolas Maduro," demikian pernyataan dari Gedung Putih seperti dilansir The New York Times.
Upaya Amerika Serikat mendorong pergantian pemerintahan Venezuela bukan kali pertama terjadi. Pemerintah Amerika Serikat pernah mendukung kudeta terhadap Hugo Chavez di bawah kepemimpinan George W Bush pada 2002 lalu.
Seperti diketahui, Venezuela kini tengah menghadapi krisis ekonomi yang sangat parah. Hiperinflasi membuat mata uang Venezuela, Bolivar, tidak bernilai. Kondisi ini tidak lepas dari sanksi ekonomi yang dijatuhkan Amerika Serikat setelah pemerintahan Nicolas Maduro dianggap melanggar HAM.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel