Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum sedang mengkaji langkah hukum terkait 21 bakal calon anggota legislatif DPRD Malang yang terjerat korupsi massal.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan bahwa status pencalonan mereka akan dipelajari apakah memungkinkan untuk segera dicoret atau tidak.
“Kalau kejadian luar biasa itu biasanya menyelesaikannya dibutuhkan langkah-langkag luar biasa. Karena kalau melihat status dia sebagai anggota dewan, itu kan pemerintah mengambil langkah luar biasa untuk menyelesaikannya,” katanya di Jakarta, Rabu (12/8/2018).
Arief menjelaskan bahwa berdasarkan peraturan KPU, calon anggota legislatif yang tidak memenuhi syarat salah satunya adalah mantan terpidana korupsi. Di sisi lain masa pencoretan pada masa pemberkasan sudah selesai.
KPU juga menunggu partai politik bersedia menarik calon koruptor tersebut atau tidak.
Kalaupun iya, akan diperiksa lagi kajian hukum kemungkinan pencabutan tersebut.
Meski begitu, pergantian harus dilakukan sebelum tanggal 20 September atau saat penetapan daftar calon tetap.
Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 41 anggota DPRD Malang yang tertangkap kasus suap. Dari semuanya, 21 koruptor maju kembali sebagai caleg.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel