Bisnis.com, JAKARTA--Politisi Partai Gerindra Heri Gunawan menyatakan tayangan iklan Capres Joko Widodo (Jokowi) di sejumlah bioskop merupakan bentuk pelanggaran etika.
Anggota DPR itu menyesalkan adanya unsur politis yang dikemas dalam bentuk promosi di area publik. Pasalnya, iklan itu telah mengganggu hak masyarakat sebagai konsumen yang datang dan membayar untuk mendapatkan hiburan dengan menonton film di bioskop.
“Tentunya hal itu telah melanggar etika kepatutan," ujarnya, Rabu (12/9). Pernyataan itu disampaikannya setelah timnya menemukan adanya tayangan iklan Jokowi di sejumlah bioskop.
"Penayangan iklan tentang kesuksesan pembangunan infrastruktur di era Presiden Joko Widodo itu merupakan bentuk kampanye terselubung jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019,” katanya.
Ketua DPP Partai Gerindra itu mengimbau agar bioskop steril dari hal-hal berbau politik.
"Bioskop merupakan tempat persatuan tanpa sekat dan keluar dari zona politik, tentunya perihal ini mengganggu hak-hak konsumen dan saya pikir harus dihentikan," katanya.
Heri memaklumi jika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyampaikan apa yang sudah, sedang, dan akan dikerjakan pemerintah. Pasalnya, tugas itu memang tugas sebagai Goverment Public Relation atau menjadi Humas Pemerintah.
"Tapi perlu diingat, ini sudah memasuki Tahun Politik, Kemkominfo seharusnya paham kalau Jokowi merupakan calon presiden petahana dan pemasangan iklan dibioskop rasanya tidak etis dan berbiaya mahal,” katanya.
Apalagi, masih banyak tempat kampanye lain sehingga Kemkominfo kalau mau kampanye terselubung, sebaiknya jangan di bioskop, katanya.
Kendatipun dengan dalih menjalankan tugas yang dibebankan Undang-Undang, kata dia, di tahun politik bisa dianggap petahana menggunakan segala sumber daya yang ada untuk memenangkan pemilu, termasuk berkampanye terselubung di bioskop.
"Niat hati Kemkominfo berkampanye untuk Jokowi malah akan jadi blunder dan merugikan Jokowi sendiri," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel