Bisnis.com, SURABAYA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupaya mendorong pengelolaan uang negara agar semakin berkualitas salah satunya dengan memberikan opini WTP (wajar tanpa pengecualian) atas laporan keuangan kepada sejumlah pemda.
Anggota V BPK, Isma Yatun mengatakan pemberian opini tersebut bukan hanya sekedar hadiah dari BPK tetapi sebagai bentuk prestasi kerja pemerintah daerah.
"Selain itu juga apresiasi atas komitmen pimpinan daerah dalam memperbaiki tata kelola pengelolaan keuangan daerah yang diwujudkan dalam penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah yang tertib, transparan, dan akuntabel," jelasnya dalam rilis, Rabu (12/9/2018).
Dia mengakui dalam 3 tahun terakhir pemeriksaan BPK terhadap 39 pemerintah daerah di Jawa Timur atas penyajian laporan keuangan menunjukkan adanya peningkatan yang sangat signifikan.
Diharapkan, laporan keuangan yang tertib dan transparan tersebut dapat me jadi referensi bagi para pengambil kebijakan dalam membuat keputusan.
"Memang dalam rencana strategis BPK untuk 2016-2020 adalah mendorong pengelolaan keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Ini akan terus kami lakukan," imbuhnya.
Adapun BPK pada 2016 telah memberikan opini WTP atas laporan keuangan 2015 kepada 29 pemda atau 74% dari total 39 pemda, serta memberikan opini WDP (wajar dengan pengecualian) kepada 10 pemda.
Pada 2017 pemberian opini WTP juga meningkat atas laporan keuangan 2016 yakni diberikan kepada 31 pemda atau 79% dan opini WDP kepada 8 pemda.
Selanjutnya pada 2018 telah memberikan opini WTP atas laporan keuangan 2017 kepada 37 pemda atau 95% dan opini WDP kepada 2 pemda.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel