Bisnis.com, JAKARTA – Pembangunan kawasan industri di luar Pulau Jawa melibatkan pemerintahan di berbagai tingkatan, mulai dari pusat hingga kabupaten. Sinkronisasi semua tingkat pemerintahan dinilai amat penting oleh peneliti Indef.
Pembangunan KI, walaupun merupakan agenda nasional akan melibatkan pemerintahan di berbagai tingkat. Pemerintah pusat hingga pemerintah daerah akan turun tangan dalam pembangunan KI beserta seluruh keperluan penunjangnya.
Bhima Yudhistira, peneliti Institute For Development of Economics and Finance (Indef) menjelaskan pembangunan kawasan industri (KI) di luar Jawa penting untuk mendorong hilirisasi sumber daya alam dan pemerataan pembangunan.
Menurutnya akan lebih baik jika pemerintah pusat yang berperan lebih besar dalam pembangunan dan pengelolaan KI di luar Jawa.
Alokasi untuk pembangunan infrastruktur industri di daerah menurun, tercermin dari porsi belanja modal yang anjlok. Hal tersebut menurut Bhima menunjukkan APBD belum mampu menciptakan kawasan-kawasan industri baru.
“Sekarang yang perlu dilakukan pemerintah adalah membalik KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) menjadi inisiatif pemerintah pusat secara keseluruhan. Bila bekerjasama dengan pemerintah daerah harus dipastikan ada political will dari kepala daerah masing-masing,” ujar Bhima kepada Bisnis, Rabu (12/9/2018).
Sinkronisasi seluruh lini pemerintahan pun penting dalam penyediaan infrastruktur di sekitar KI.
Selain membangun infrastruktur penunjang baru, infrastruktur dasar KI yang sudah ada harus diperbaiki.
“Bangun jalan kereta api dari pabrik ke pelabuhan sehingga menghemat logistic cost. Listrik dan internet jadi standar utama seluruh kawasan industri,” tambah Bhima.
Potensi sumber daya yang besar di luar Jawa harus dioptimalkan industrialisasinya. Dalam data Kementrian Perindustrian tahun 2018, tercatat 25 KI yang telah dibangun dan akan terus dikembangkan. Seluruh KI tersebut tersebar dari Lhokseumawe, Aceh hingga Bintuni, Papua Barat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel