Bisnis.com, JAKARTA-Puluhan massa dari Himpunan Mahasiswa Islam cabang Ciputat melakukan aksi bakar ban di depan Gedung Badan Pemelihara Keamanan Mabes Polri. Mereka menuntut Kepolisian meminta maaf atas insiden tertembaknya massa HMI di Gedung DPRD Provinsi Bengkulu.
Ketua Umum HMI Cabang Ciputat Tharlis Diansyah Lubis mengemukakan Polri harus bertanggungjawab atas tindakan represif kepada massa HMI yang melakukan aksi protes di Gedung DPRD Provinsi Bengkulu.
"Polri harus bertanggungjawab atas jatuhnya korban akibat kekerasan. Polri juga harus patuh dan tunduk pada Peraturan Kepolisian Nomor 9 Tahun 2008 dan meminta maaf kepada HMI atas tindakan represif di Bengkulu," tuturnya, Kamis (20/9/2018).
Menurutnya, Indonesia dewasa ini menganut sistem demokrasi dan menjamin kebebasan siapa pun untuk berpendapat di muka umum. Namun, ujarnya, Kepolisian telah mencoreng demokrasi karena membubarkan paksa massa HMI Bengkulu yang tengah menyampaikan aspirasi.
Seperti diketahui, pada Selasa 18 September 2018 puluhan massa dari HMI Bengkulu menggelar aksi mengecam kebijakan Pemerintah Indonesia dalam berbagai paket kebijakan ekonomi.
Masa HMI Bengkulu itu menuntut agar Pemerintah melakukan perbaikan dan peningkatan pada sektor perekonomian dengan cara menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar, peningkatan produksi ekspor dan pengurangan impor di segala lini, serta peningkatan harga jual komoditas pertanian.
Namun, aksi tersebut berakhir ricuh. Puluhan massa HMI yang menggelar aksi dibubarkan paksa. Salah satu dari mereka yakni Ahmad Deka Prasetya mengalami luka tembak pada bagian kaki sebelah kanan. Korban harus dioperasi dan menjalani perawatan di Rumah Sakit M Yunus Kota Bengkulu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel