Bisnis.com, SEMARANG - Komisi XI DPR RI terus mendorong inovasi pembiayaan, khususnya pembangunan infrastruktur. Hal itu disampaikan karena mengandalkan APBD atau APBN saja tidak akan mencukupi.
Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Prakosa mengatakan ihwal pembangunan infrastruktur yang dibiayai dari skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA). Pihaknya ingin melihat,apakah daerah di Jawa Tengah sudah ada yang melakukan inovasi tersebut.
“Kami akan melihat dan membahas mengenai pembangunan infrastruktur, khususnya yang difasilitasi PINA. Yaitu pembiayaan investasi nonanggaran pemerintah. Jadi ini nanti makin penting peranan dari skema PINA karena sekarang tentunya kita mengetahui keterbatasan APBN dan APBD kita. Sementara infrastruktur menjadi fokus untuk didorong sebanyak mungkin,” tuturnya, Jumat (21/9/2018).
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono menyampaikan di Jawa Tengah ada dua kabupaten yang sudah melakukan inovasi pembiayaan dengan menggandeng perbankan. Dua daerah dimaksud adalah Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sragen. Di Kabupaten Grobogan, pembangunan jamban menggandeng BPR setempat.
“Keberanian seperti inilah yang harus dimiliki daerah lainnya. Semua dapat berinovasi mengatasi persoalan pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur di wilayahnya masing-masing. Sulit jika hanya mengandalkan anggaran daerah yang jumlahnya terbatas dan harus dibagi pada banyak bidang pembangunan,” katanya.
Kehadiran PINA, menurutnya, menjadi hal yang menarik. PINA bisa menjadi alternatif pembiayaan yang akan banyak membantu daerah dalam pembangunan infrastruktur. Apalagi, di dalamnya terdapat sinergi dan semangat gotong royong untuk memajukan pembangunan daerah.
“Banyak peluang pembangunan infrastruktur di Jateng yang bisa memanfaatkan program PINA. Seperti proyek SPAM, pengembangan kawasan industri, pembangunan rusunawa, pengembangan rumah sakit, dan sebagainya,” ujar Sri Puryono.
Ditambahkan, Jateng mendukung PINA karena selaras dengan program kerja yang telah ditetapkan pemerintah provinsi untuk lima tahun ke depan. Obligasi daerah dinilai sebagai alternatif sumber pembiayaan pembangunan. Namun, jika kebijakan itu dilaksanakan, memang mesti betul-betul dipilih untuk proyek yang menguntungkan. Terutama, yang memberikan banyak manfaat bagi masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel