Bisnis.com, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berkomitmen penuh untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin.
PDIP secara tegas akan memberikan sanksi terhadap kadernya yang ‘lompat pagar’, karena komitmen untuk mendukung Jokowi-Ma’ruf sudah ditetapkan saat Rapat Kerja Nasional PDIP.
“Apabila ada kader partai yang tidak mendukung Kiai Ma'ruf Amin atau bahkan secara nyata melakukan pembangkangan politik, partai akan memberikan sanksi kepada kader partai yang tidak mendukung agenda partai yang telah ditetapkan,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta, Selasa (25/9/2018).
Melihat aturan main yang sudah jelas, maka sanksi tegas akan diberikan kepada kadernya yang melirik kubu sebelah.
Hingga saat ini, Ahmad mengaku belum ada kader partainya yang mendukung kubu lawan.
“Sanksi mulai dari pencopotan jabatan struktural, pencopotan dari jabatan struktural di DPRD Kabupaten/Kota Provinsi maupun RI sampai pencabutan status keanggotaan. Itu aturan main yang berlaku di internal PDI-P,” tegasnya.
Belum lama ini, sejumlah kader partai politik pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden memilih untuk "lompat pagar" dari pilihan partainya.
Dinamika politik terkait Pilpres 2019 diyakini akan terus berlangsung hingga hari H pemungutan suara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel