Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum mempersilakan Partai Demokrat jika ingin menandatangani kampanye damai setelah sebelumnya tidak melakukannya saat agenda di Monas.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa bila ada pimpinan partai hadir dalam deklarasi tapi tidak tanda tangan tetap akan difasilitasi meski momennya sudah terlewat.
“Silahkan hadir ke kantor KPU dan tanda tangan deklarasi kampanye damai. Karena yang tanda tangan adalah ketum [ketua umum] atau sekjen [sekretaris jenderal] partai, maka silahkan hadir ke KPU ketum atau sekjen partai,” katanya melalui pesan instan, Rabu (26/9/2018).
Sebelumnya SBY tidak mengikuti acara kampanye damai sampai selesai atau walk out karena banyak sekali pelanggaran yang dia temukan.
Saat tiba di Monas yang merupakan lokasi acara, Presiden Keenam ini menemukan alat peraga kampanye yang seharusnya tidak dibawa peserta acara. Selain itu ada juga pendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin berteriak dua periode.
Hasyim menjelaskan bahwa partai yang tidak melakukan tanda tangan deklarasi memiliki dua makna.
Asumsi tersebut yaitu dapat dimaknai hadir tapi tidak setuju dengan materi deklarasi kampanye damai.
“Atau dapat dimaknai tidak hadir dalam deklarasi,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel