Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid menyoroti ketidaksiapan pemerintah mengirimkan bantuan logistik untuk korban gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng).
Menurutnya, akibat ketidaksiapan itu, sejumlah kelompok masyarakat akhirnya melakukan penjarahan di beberapa pasar swalayan. Jika penjarahan tersebut dilakukan warga atas 'rekomendasi' pejabat pemerintah, maka hal itu juga bukan langkah yang tepat, katanya.
"Penjarahan terjadi setelah seorang pejabat memberikan angin kepada masyarakat untuk melakukannya," ujar Sodik di Kompleks Parlemen, Senin (1/10/2018).
Menurutnya, apa yang dilakukan pemerintah tersebut tidak bisa dibenarkan dalam kondisi apapun. Langkah pemerintah yang mengizinkan masyarakat untuk mengambil segala kebutuhan bahan pokok di minimarket maupun toko swalayan mengundang reaksi dari beberapa pihak.
Sodik pun mengatakan bahwa pemerintah harusnya mengambil langkah lain, bukan malah mengizinkan masyarakat mengambil segala kebutuhan pokoknya yang terkesan membolehkan menjarah di minimarket dan swalayan.
"Sangat memalukan, karena merupakan sebuah edukasi yang buruk. Kondisi darurat bukan alasan untuk memberikan angin kepada penjarahan," ujarnya.
Arahan tersebut juga menunjukkan ketidaksiapan pemerintah melalukan suply logistik kepada korban.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel