Bisnis.com, JAKARTA —Pemerintah disarankan untuk menyesuaikan harga bahan bahan minyak (BBM) jenis Premium secara gradual untuk mengurangi beban keuangan PT Pertamina (Persero).
Menurut Ekonom INDEF Bhima Yudhistira pernyaataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan tidak akan ada kenaikan harga BBM pada tahun ini, perlu juga disertai dengan kepastian keberadaan Premium di pasar.
Mau naikin harga atau pasokan dikurangin tetap ada risikonya. Yang saya khawatir, Jokowi mengatakan premium tidak naik. Sekarang sudah banyak banyak spekulan juga, dia udah menebak harga, jangan-jangna sudah menyesuaikan harga," katanya, ketika dihubungi Bisnis, Senin (15/10/2018).
Menurutnya, dengan begitu akan terjadi inflasi semu, dimana harga kebutuhan pokok sudah melonjak, kendati harga BBM belum mengalami kenaikan. Dengan adanya risiko tersebut, memang pilihan menaikkan harga tinggal menunggu waktu.
Apalagi melihat kondisi harga minyak dunia yang sudah menembus rerata US$80 per barel.
Bhima menambahkan penundaan kenaikan harga Premium, jangan sampai mengganggu pasokan pengiriman BBM jenis penugasan ini.
"Kalau menurut saya, Premium pasti naik. Tapi lebih baik seara gradual, daripada langsung. Kalau mau naik 10%, baiknya 5% dulu, karena bahaya kalu langsung naik tinggi, berapa inflasinya," tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel