Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah mengklaim kondisi makroekonomi dapat dikelola dengan baik dan hati-hati, sedangkan target pembangunan terus mencatat pergerakan positif.
Dengan demikian, selama empat tahun periode pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, ekonomi diklaim stabil dan terus meningkat. Pertumbuhan ekonomi stabil pada kisaran 5% dan terus meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Hal itu disampaikan dalam Laporan 4 Tahun Jokowi-JK yang dirilis pemerintah. Laporan tersebut juga menyatakan angka pengangguran terus menurun mencapai 5,13% per Februari 2018 dari 5,5% pada 2017, dibarengi dengan peningkatan kesempatan kerja.
Untuk pertama kalinya, angka kemiskinan berada pada level satu digit yakni 9,82% pada Maret 2018. Capaian ini lebih baik dari realisasi pada 2017 yang mencapai 10,12% dan pada 2014 yang mencapai 10,96%.
Kondisi ini diikuti dengan penurunan ketimpangan pendapatan yang konsisten, serta penurunan rasio gini ke level 0,389 pada Maret 2018. Angka itu lebih baik dari realisasi pada 2017 yang berada di level 0,391 dan pada 2014 yang mencapai 0,414.
"Kendati menghadapi ketidakpastian global dengan kerja keras dan kebijakan yang konsisten, indikator makroekonomi tetap terjaga dan terus menunjukkan peningkatan ke arah yang lebih baik. Pencapaian ini adalah bukti komitmen kuat pemerintah pada pembangunan Indonesia yang menyeluruh dan adil," ungkap laporan tersebut seperti dikutip Bisnis, Minggu (21/10/2018).
Sementara itu, pengelolaan keuangan negara dilakukan secara hati-hati, di mana defisit APBN dijaga tetap di bawah 3% dari PDB. Utang pemerintah pun dikelola untuk mendukung pembangunan program-program prioritas dan sektor produktif.
Bersama otoritas moneter, pemerintah terus mengambil langkah-langkah strategis terutama dalam menjaga nilai tukar rupiah dan mengatasi defisit transaksi berjalan.
Pemerintah pun mengklaim inflasi terkendali dan berada di kisaran 3%. Per September 2018, inflasi tahun ke tahun berada di level 2,88%.
"Terjaga lebih baik daripada target APBN 2018 yang sebesar 3,5%, stabilitas harga terkendali untuk menjaga daya masyarakat dan memberi ruang gerak dunia usaha," jelas laporan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel