Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah masih banyak menggunakan jasa BUMN karya dalam pengerjaan proyek infrastrukturnya. Dalam hal pembiayaan pemerintah sebenarnya dapat menggunakan berbagai instrumen yang sama sekali lepas dari BUMN.
Ekonom Universitas Indonesia, Febrio Kacaribu mengungkapkan peran BUMN sudah terlalu besar dan sudah saatnya pemerintah belajar melibatkan swasta murni.
"Saat ini, dari segi pembiayaan, Bank-Bank BUMN mungkin masih bisa dengan berperan sebagai fasilitator. Namun, memang dananya akan masuk harus dari luar," jelasnya kepada Bisnis, Selasa (23/10/2018).
Dia bercerita ada pengalaman yang baik sebagai contoh, yakni pembangunan bandara Kertajati yang tidak melibatkan APBN. Pembangunan bandara tersebut memperkenalkan kelas aset atau instrumen pasar yang relatif baru yaitu reksadana penawaran terbatas (RDPT).
Dia berpendapat demi memperdalam pasar keuangan, membuka peluang lebih besar bagi swasta, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, pemerintah dapat mulai transisi menggunakan instrumen-instrumen seperti RDPT dan Efek Beragunan Aset (EBA).
Di sisi lain, menurutnya, sejak dahulu pemerintah memiliki kelembaman dalam kecenderungan menggunakan BUMN sebagai ujung tombak pembangunan. Dia melanjutkan mengubah kebiasaan tersebut tidak mudah, karena melibatkan banyak kepentingan.
Namun, lanjut Febrio, perlu disadari bahwa peran pemerintah yang terlalu besar tersebut tidak begitu menguntungkan. Walaupun terkesan baik secara politis, pilihan ini cenderung lebih tidak efisien secara ekonomi.
"Kami berharap pemerintah bisa lebih melihat jangka panjang di mana memang untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, peran swasta harus lebih dibuka," harapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel