Bisnis.com, PALEMBANG – Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sumatra Selatan mencatat hingga 29 Oktober 2018, alokasi dana desa (DD) tahap III baru tersalur pada empat kabupaten/kota di provinsi itu.
Kepala Kantor Wilayah DJPb Sumsel, Taukhid, mengatakan alokasi dana desa tahap III sebesar 40% sudah tersalur sekitar Rp234,29 miliar ke 670 desa dari total 2.852 desa yang menerima alokasi tersebut di Sumsel tahun ini.
“Secara teknis sudah dikucurkan dari rekening kas negara ke rekening umum kas daerah. Nantinya Pemda akan meneruskan kembali ke rekening desa masing-masing,” katanya, Rabu (31/10/2018).
Adapun keempat kabupaten yang telah mendapat kucuran dana desa yakni, Musi Banyuasin sebanyak Rp77,8 miliar untuk 227 desa, Muara Enim Rp83,72 miliar untuk 245 desa. Kemudian, Musi Rawas sebesar Rp66,72 miliar untuk 186 desa, dan Kota Prabumulih Rp6,51 miliar untuk 12 desa.
Dia menjelaskan, masih cukup kecilnya kucuran di tahap III ini karena sebagian besar desa belum memberikan laporan hasil pengerjaan atas penggunaan dana di tahap II lalu.
“Deadline-nya sampai akhir tahun. Tapi pada akhir November dana desa biasanya sudah tersalur semua,” katanya.
Taukhid menambahkan, alokasi dana desa di Sumatera Selatan tahun 2018 ini sebesar Rp2,30 triliun atau meningkat tipis sekitar 2% dibandingkan tahun lalu sebesar Rp2,26 triliun.
“Kenaikannya tidak telalu besar sekitar Rp42,13 miliar dari total alokasi per desa,” katanya.
Menurut dia, dana desa difokuskan ke pengembangan infrastruktur khususnya desa tertinggal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.
“Indeks formula untuk dana ini lebih di fokuskan ke desa tertinggal,” katanya.
Kemudian, untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan
kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.
“Presiden memberikan arahan agar pelaksanaan dana desa dilakukan dengan skema padat karya tunai,”katanya.
Dia menambahkan, Kanwil DJPB juga telah menyampaikan kepada gubernur Sumsel mengenai rencana kerjasama guna membangun ekonomi di Sumsel.
“Salah satunya kami menginformasikan mengenai jumlah APBN yang masuk ke Sumsel. Kami juga akan menyiapkan MoU agar bisa memperkuat koordinasi antara Kemenkeu dengan Pemprov Sumsel,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru meminta agar dapat berbagi informasi lebih dini terkait masalah realisasi APBN, serta pengelolaan aser dari DJKN.
“Kami berharap agar setiap anggaran baik APBD maupun APBN yang masuk ke Sumsel manfaatnya dapat benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel