Bisnis.com, JAKARTA - Aksi dan strategi terorisme terus berkembang. Kini dalam aksinya pelaku terorisme memanfaatkan media sosial.
Hal itu membuat Indonesia dan Australia bersama tujuh negara peserta Sub-Regional Meeting on Counter Terrorism sepakat meningkatkan kerja sama untuk meredam aksi terorisme tersebut.
"Aski terorisme juga menggunakan media sosial untuk melakukan pencucian otak, memengaruhi, hingga mentransfer cara merakit bom. Oleh karena itu pihak pengelola media sosial dan pemerintah perlu bekerja sama untuk menangkal hal tersebut," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto di Jakarta usai pertemuan subkawasan pada Selasa (6/11/2018).
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Australia Peter Dutton menyebutkan perusahaan media sosial memiliki tanggung jawab yang besar dalam hal penegakan hukum karena masyarakat dengan leluasa dapat menyampaikan suaranya.
Dutton juga menyampaikan pihaknya menaruh perhatian pada perusahaan layanan pesan instan dengan enkripsi rahasia.
Menurut Duttom melalui layanan tersebut biasanya aksi terorisme dan kriminal lainnya direncanakan.
Ia juga mengapresiasi langkah perusahaan media sosial Twitter yang membuka pembicaraan dengan pemerintah terkait isu ini.
"Perusahaan tersebut harus membagi tanggung jawab dengan pemerintah. Jadi adalah suatu hal yang baik ketika Twitter sebagai perwakilan media sosial ikut mendiskusikan," kata Dutton.
Menyusul perkembangan radikalisme, misinformasi, dan penyebaran hoaks, Twitter tercatat telah menonaktifkan 70 juta akun selama periode Mei hingga Juni 2018. Media sosial ini memiliki sekitar 336 juta pengguna aktif bulanan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel