Butuh Satelit dan Drone untuk Pantau Aktivitas Terorisme

Bisnis.com,08 Nov 2018, 14:17 WIB
Penulis: Newswire
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu saat bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/10/2018)./ANTARA-Sigid Kurniawan

Bisnis.com, JAKARTA -  Aktivitas kelompok terkait terorisme perlu dipantau secara cermat. Bahkan, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan dibutuhkan satelit dan drone untuk memantau pergerakkan terorisme.

"Satelit siapa aja yang dikasih. Bicara terorisme kan musuh dunia, mereka senang menawarkan perlunya apa, Inggris, Prancis, Jerman. Kalau saya telepon juga jadi, tapi tunggu, kita minta bantuan kalau penting, kalau kita mampu, enggak perlu [minta bantuan]," kata Ryamizard.

Hal itu disampaikannya di sela-sela seminar bertajuk Ensuring Regional Stability Through Cooperation on Counter Terrorism pada kegiatan Indo Defence 2018 and Forum, JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (8/11/2018).

Ryamizard menegaskan aksi-aksi yang dilakukan teroris selama ini bukan merupakan ajaran Islam.

"Teroris bukan Islam, Islam bukan seperti itu. Itu merusak Islam. Jadi sebetulnya teroris adalah musuh Islam. Islam membawa rahmat di muka bumi ini," katanya.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini menambahkan, untuk mencegah terorisme diperlukan kerja sama semua negara dan seluruh elemen bangsa.

"Harus bersama-sama rakyat kalau cuma tentara cuma 2 persen," ucapnya.

Filipina

Sementara itu Menteri Pertahanan Filipina Delfin Negrillo Lorenzana mengatakan soal patroli laut yang dilakukan dalam kerangka perjanjian trilateral untuk melawan pembajakan di laut.

Menurut dia, patroli tersebut cukup efektif, sebagaimana patroli yang dilakukan pada 2017. Sejak patroli bersama dilakukan, pembajakan atau penculikan di laut mulai berkurang.

Selain itu, kata dia, Filipina juga aktif dalam ADMM dan KTT Asia serta latihan bersama dengan Brunei Darussalam.

Ia mengatakan, usaha untuk memerangi kejahatan transnasional dalam memerangi terorisme di kawasan maritim penting dilakukan. Filipina pun mematuhi ketentuan UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) 1982  atau konferensi PBB tentang hukum laut.

"Tantangan utama dalam menghadapi terorisme di Laut Sulu yang cukup sibuk, butuh kekuatan yang cukup besar," katanya.

Ia menambahkan, beberapa hal yang perlu dilakukan adalah adanya trust building antara Indonesia dan Filipina untuk sharing informasi, dengan menempatkan tujuan memerangi terorisme dalam kerangka our eyes sebagai hal yang signifikan.

"Saya akan menciptakan framework untuk negara kita [Filipina], menjaga sumber daya alam dan teroris tidak boleh menculik di kawasan tersebut. Kawasan Asia harus bersih dari terorisme," tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Saeno
Terkini