Bisnis.com, JAKARTA - Meski secara adminsitrasi tidak diakui pemerintah, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz akan tetap menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pada 15-16 November 2018.
Sekretaris Jenderal PPP kubu Djan Faridz, Sudarto mengatakan mukernas bertujuan untuk menyelamatkan nasib PPP pada Pilpres 2019. Menurutnya, secara hukum PPP muktamar Jakarta masih sah meski secara atministrasi tidak diakui oleh Menkumham.
"Kita masih sah. Status hukum masih terus berjalan," ujarnya, Senin (12/11/2018).
PPP sampai saat ini masih terpecah menjadi dua kubu masing-masing dipimpin Romahurmuziy (Romy) dan Djan Faridz. Kubu Romy sebelumnya sudah lebih dulu memutuskan dukungan ke capres petahana Jokowi-Ma'ruf Amin.
Menurut Sudarto dalam forum mukernas juga akan ditentukan sikap dan dukungan partai pada Pilpres 2019. Opsi tidak mendukung pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga ada, ujarnya.
"Ini akan kita kaji, akan kita bahas di komisi khusus, saat ini ada tiga opsi, pertama kita bisa mendukung nomor satu (Jokowi-Ma'ruf Amin), kedua bisa dukung nomor dua (Prabowo-Sandi) atau bisa juga tidak mendukung dua-duanya," ujar Sudarto.
Lebih jauh, dia menegaskan bahwa forum Mukernas adalah hajatan tertinggi di DPP PPP. Sehingga hasil sikap PPP untuk Pilpres 2019 bersifat final dan harus dipatuhi oleh semua kader.
"Karena ini forum tertinggi untuk bisa mememberikan sikap terhadap dukungan ini," katanya.
Dia juga mengklaim sudah 34 DPW yang mengkonfirmasi kehadirannya dalam hajatan besar tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel