Gerindra Pertanyakan Kesetiaan Demokrat dan PAN 

Bisnis.com,13 Nov 2018, 19:38 WIB
Penulis: John Andhi Oktaveri
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani (tengah), Ketua DPP PAN Yandri Susanto (kiri), Sekjen PAN Eddy Soeparno (kedua kiri), Sekjen PKS Mustafa Kamal (kedua kanan) dan Wasekjen PAN Damayanti Hakim (kanan) saling berjabat tangan bersama usai menggelar pertemuan koalisi pengusung Prabowo-Sandi di kawasan Jalan Kertanegara, Jakarta, Selasa (18/9). Partai pengusung bakal calon Presiden-Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sepakat menggunakan nama Koalisi Indonesia Adil Makmur dalam Pilpres 2019./Antara

Bisnis.com, JAKARTA--Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid mempertanyakan sikap Partai Demokrat dan PAN sebagai partai koalisi pendukung Capres Prabowo-Sandi yang membebaskan kadernya menentukan pilihan pada Pilpres 2019.

"Harusnya ketika mendukung presiden maka partainya juga," ujarnya kepada wartawan, Selasa (13/11/2018).

Dia beralasan ketika memenangkan calon presiden seharusnya otomatis suara partai pengusung ikut terangkat. Akan tetapi, kalau ada partai yang belum terangkat elektabilitasnya, artinya masih ada masalah dalam strategi pemenangan, ujar Sodik.

Karena itulah Partai Gerindra meminta Demokrat dan PAN konsisten mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada pilpres 2019. 

"Sebaiknya kita konsisten ya, pilih presiden maka calegnya pun memilih presiden. Sebaiknya kita konsisten," kata Sodik.

Sebagai partai pengusung Prabowo-Sandi, kata dia, diperlukan dukungan dari berbagai sisi, baik di tingkat daerah sampai tingkat pusat. Dengan demikian, diperlukan strategi yang jitu dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) sehingga semua koalisi yang bekerja keras untuk memenangkan calon presiden juga terangkat.

"Maka, BPN dari kedua kubu ini harus bekerja lebih strategis sehingga partai yang bekerja itu pertama memenangkan presiden dan kedua memenangkan partainya masing-masing," kata Sodik.

Jika kemudian muncul masalah, kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, itu artinya strategi yang ditetapkan oleh badan pemenangan masing-masing belum optimal atau belum maksimal sehingga masih ada kesenjangan. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Saeno
Terkini