Bisnis.com, SURABAYA – Gubernur tidak perlu dipilih secara langsung oleh masyarakat karena wilayah kerja gubernur ada di daerah-daerah dimana yang bertanggungjawab adalah bupati atau wali kota.
Guru Besar Ilmu Politik FISIP Unair Prof Kacung Marijan mengatakan pertimbangan lain karena otonomi yang dimiliki gubernur terbatas. "Selain itu, gubernur merupakan wakil pemerintah pusat, yang juga memiliki jarak cukup jauh dengan pemilih,” katanya dalam keterangan resminya, Kamis (15/11/2018).
Pernyataan itu disampaikan dalam acara gelar inovasi guru besar yang berlangsung di Aula AMERTA Kantor Manajemen Kampus C Unair, Kamis (15/11/2018).
Ada tiga stakeholder yang ia usulkan untuk dapat memilih gubernur secara langsung, yakni DPRD Provinsi, Bupati/Walikota, dan wakil dari pemerintah pusat. Dengan prosentase 50 persen dari DPRD, 30 persen dari Bupati/Walikota, dan 20 persen dari pemerintah pusat.
Melalui mekanisme itu, ada beberapa keuntungan yang didapat, yakni akan mengurangi pos anggaran, mengurangi tensi hubungan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota, otomatis juga dengan pusat.
Di sisi lain, pemilihan presiden dan legislatif yang dilaksanakan di waktu bersamaan, kata dia, menjadi tidak efektif. Pelaksanaan yang berbarengan menyebabkan pemilihan DPRD, DPR dan DPD, tertutup dengan isu pemilihan presiden.
Sementara itu, untuk mengatasi money politik yang masih terlalu besar terjadi, selain pengetatan soal aturan, perlu pula komitmen besaran biaya kampanye yang dikeluarkan oleh masing-masing calon.
Misalnya, ada kajian besaran biaya pemilih itu berapa, maksimum berapa. Dengan demikian, ada batas maksimum yang rasional yang memungkinkan untuk dicapai.
“Jangan sampai masing-masing calon besar pasak dari pada tiang. Mengeluarkan biaya besar, sedangkan take home pay ketika jadi pejabat itu kecil. Kasus korupsi dimana-mana di antaranya sumbernya dari situ,” ucapnya.
Kalau hal demikian tidak tidak diselesaikan, ujar Prof Kacung, maka masalah korupsi akan terus terulang karena akar masalah tidak diselesaikan.
Dia mengakui, gagasannya masih merupakan gagasan awal soal pemilihan umum. Namun gagasan tersebut sudah saatnya ditulis agar bisa didengar. Terlebih oleh para pembuat kebijakan dan keputusan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel