Bisnis.com, JAKARTA - Pembangunan kedaulatan maritim dan perwujudan integritas kawasan Indonesia melalui sistem pertahanan yang kuat menjadi salah satu fokus kebijakan luar negeri pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga Uno.
Hal itu disampaikan dewan pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Rizal Darmaputra kala menjadi pembicara dalam diskusi publik mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia 2019-2024 di Jakarta pada Rabu (21/11/2018).
"Terdapat beberapa program yang direncanakan, antara lain bagaimana mempercepat peningkatan kemampuan industri strategis nasional dalam memenuhi kebutuhan alutsista TNI dan Polri," kata Rizal.
Percepatan kemampuan tersebut, ungkap Rizal, akan dilakukan dengan meningkatkan jumlah anggaran pertahanan setiap tahunnya.
Langkah penguatan yang diusung Prabowo-Sandi sejatinya didasari kondisi industri pertahanan saat ini yang dinilai masih berfokus pada perakitan komponen, belum menyasar riset dan penguatan fasilitas produksi. Rizal memaparkan industri pertahanan Indonesia seharusnya lebih menyoroti keunggulan komponen dan tidak hanya fokus pada perakitan desain saja.
Tim Prabowo-Sandi juga menyoroti laporan perihal posisi Indonesia dalam menjaga keutuhan wilayah dan mencegah disintegrasi. Rizal memaparkan perlu kehandalan diplomat Indonesia dalam meredam lobi-lobi kelompok separatisme di luar negeri, seperti gerakan separatisme Papua yang mendapat dukungan dari sejumlah negara di kawasan Pasifik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel