Bisnis.com, JAKARTA — Arsul Sani, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin menjelaskan kebijakan pemerintah merevisi daftar negatif investasi (DNI).
Arsul mengatakan bahwa kebijakan pemerintah untuk mengeluarkan 54 bidang dari DNI untuk membuka investor asing agar menanamkan modal di Indonesia.
“Hanya tentu harapan kita, ketika investor asing itu masuk ke sini menanamkan modal, menyerap tenaga kerja, membayar pajak, yang lebih penting lagi, orientasi hasil produknya terutama pasarnya, itu tidak hanya untuk negeri tapi juga untuk mendorong ekspor. Itu yg mesti kita sama-sama cermati nanti,” ujarnya di Rumah Cemara 19, Jakarta, Rabu (21/11/2018).
Arsul beranggapan kebijakan tersebut tidak akan melemahkan industri lokal, karena Pemerintah memberikan kemudahan agar investor asing dapat menanamkan modalnya.
Selain itu, Arsul menjelaskan bahwa kebijakan liberalisasi tersebut sudah lebih dulu diterapkan oleh Pemerintahan sebelumnya.
Faktor liberalisasi menurutnya terjadi pada setiap pada setiap negara karena adanya saling ketergantungan dan juga aspek persaingan untuk mendapatkan investasi asing.
“Nah relaksasi itu kemudian jangan diartikan bahwa seolah-olah liberalisasi itu baru terjadi di zaman pemerintahannya Pak Jokowi saja,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel