Bisnis.com, JAKARTA — Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf menilai pernyataan Partai Keadilan Sejahtera soal penghapusan pajak sepeda motor kontradiksi dengan kebijakan pemerintah.
Arya Sinulingga, Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, mengatakan bahwa penghapusan pajak sepeda motor bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah yang terus mengembangkan transportasi umum.
“Di mana-mana di setiap negara maju justru transportasi publiknya yang dimajukan bukan transportasi pribadinya. Keberhasilan sebuah negara metropolitan adalah ketika tranportasi publiknya makin baik,” ujar Arya di Rumah Cemara 19, Jakarta, Jumat (23/11/2018).
Ia juga mengaitkan dengan rencana posisi wakil gubernur DKI Jakarta yang akan diisi dari PKS. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terus memperbaiki transportasi umum di Jakarta.
PKS -- yang kemungkinan menempatkan kadernya di kursi DKI 2 -- malah akan menghapuskan pajak sepeda motor dan memberlakukan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup bila menang Pemilihan Umum 2019.
“Kalau transportasi publik bagus, infrastruktur kita tidak perlu banyak-banyak. Jadi itu yang perlu disampaikan, jadi teman-teman PKS itu satu, tidak realistis, kedua, kontradiksi,” imbuhnya.
Sebelumnya, PKS menjanjikan akan memperjuangkan rancangan undang-undang (RUU) tentang penghapusan pajak kendaraan jenis sepeda motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup bila menang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS Almuzzammil Yusuf. Ia mengatakan perjuangan untuk meloloskan regulasi ini akan ditempuh PKS untuk mengurangi beban rakyat yang semakin berat.
"Untuk mengurangi beban rakyat yang semakin berat dengan kenaikan TDL dan harga pangan yang melambung, PKS memperjuangkan RUU Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup," jelasnya, Kamis (23/11/2018).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel