Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia dan Kamboja saling bertukar pandangan mengenai proses demokrasi dan kondisi politik kedua negara menjelang pelaksanaan Bali Democracy Forum (BDF) ke-11 pada 6 sampai 7 Desember 2018.
Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi setelah melakukan pembicaraan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn dalam Joint Commission on Bilateral Cooperation (JCBC) yang berlangsung di Jakarta, Selasa (4/12/2018).
"Kami bertukar pandangan dalam isu demokrasi menjelang pelaksanaan Bali Democracy Forum (BDF). Tahun ini BDF membawa tema Demokrasi untuk Kesejahteraan," kata Retno.
Lebih lanjut, Retno menyampaikan bahwa Indonesia membagi informasi soal bagaimana demokrasi berjalan di Indonesia, sekaligus persiapan menjelang Pemilihan Umum 2019.
"Indonesia meyakini bahwa demokrasi merupakan cara terbaik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat," tegas Retno.
Menanggapi hal tersebut, Menlu Prak menyampaikan bahwa Kamboja terus berusaha meningkatkan kualitas demokrasi di negara tersebut.
"Dua minggu yang lalu pemerintah Kamboja telah mengambil sejumlah langkah untuk mendukung iklim politik, membuka ruang untuk demokrasi, dan meningkatkan partisipasi serta aksi masyarakat serta organisasi nonpemerintahan," kata Prak pada kesempatan yang sama.
Keberlangsungan demokrasi di Kamboja memang mengalami gejolak sejak pemilihan umum pada Juli 2018. Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP) yang menjadi oposisi menuding kemenangan telak Partai Rakyat Kamboja (PCP) pimpinan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen terjadi karena praktik kecurangan.
Hun Sen yang kala itu menjabat perdana menteri dituduh menyingkirkan para pesaing dan oposisi demi bisa memenangi pemilu. Ia membubarkan satu-satunya pesaing PCP, yaitu CNRP pada November 2017 atas tuduhan melakukan pengkhianatan terhadap negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel