Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memastikan pembangunan Bandara Bali Utara akan dibiayai melalui skema kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU.
Direktur Bandar Udara Kemenhub M. Pramintohadi Sukarno mengatakan bandara ini merupakan proyek yang disiapkan pemerintah pusat dengan tidak menggunakan anggaran APBN.
Pemerintah terus mendorong peran aktif swasta dalam mendanai pengadaan infrastruktur transportasi di wilayah-wilayah yang potensial untuk berkembang.
"Proyek pengembangan bandara di Bali Utara akan didanai melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU," kata Pramintohadi dalam rilis, Minggu (30/12/2018).
Dia menambahkan Bandara di Bali Utara dapat meningkatkan keandalan pelayanan transportasi udara di Pulau Bali. Selain itu, mendukung perkembangan wilayah kawasan Bali Utara serta menunjang pertumbuhan kegiatan wisata dan perekonomian Bali khususnya untuk Buleleng.
Saat ini, Bandara Ngurah Rai memiliki kapasitas maksimal sekitar 28,2 juta penumpang per tahun. Penumpang yang menggunakan Bandara di Bali pada 5 tahun ke depan diperkirakan mencapai 30 juta penumpang per tahun.
"Untuk itu, pada 2024 bandara ini diharapkan sudah mulai beroperasi untuk dapat menampung pertumbuhan penumpang," ujarnya.
Berdasarkan rencana rancangan bandara, runway akan dibangun secara bertahap, pada tahap pertama luasnya 2.700 m x 45 m dan akan diperpanjang hingga 3.600 m x 45 m. Tahap pertama, pesawat yang dapat mendarat adalah jenis Boeing 737 Max 8. Dimensi Apron 543 m x 100 m, dengan total parking stand mencapai 14 unit pesawat.
Terminal penumpang direncanakan pada tahap pertama akan seluas 93.910 meter2, terdiri dari terminal penumpang domestik berukuran 49.846 meter2 dan terminal penumpang internasional seluas 31.181 meter2. Bangunan keseluruhan terminal akan diperluas secara bertahap hingga mencapai 338.999 meter2.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel