Bisnis.com, BANDUNG—DPRD Jawa Barat mengkritisi lelang jabatan pejabat eselon 2 yang digelar Pemerintah Provinsi.
Anggota Komisi 1 DPRD Jabar Didin Supriadin mengatakan lelang 15 jabatan kepala dinas yang dilakukan Gubernur Ridwan Kamil terindikasi hanya jadi alat mengakomodir mantan bawahan Ridwan Kamil di Kota Bandung dan Uu Ruzhanul Ulum di Tasikmalaya.
“Saya dengar Ridwan Kamil bawa orang dari Bandung, Uu bawa orang dari Pemkab Tasikmalaya. Jadi lelang jabatan cuma alat menempatkan orang-orang mereka,” katanya di DPRD Jabar, Bandung, Jumat (4/1/2019).
Menurutnya lelang terbuka harus berjalan profesional agar tidak menjadi alat kepentingan eksekutif membawa orang-orangnya ke provinsi. “Kasian pejabat Pemprov eselon 2,3 dan 4 mereka ASN profesionalis, siapapun pemimpinnya pasti jadi loyalis,” tuturnya.
Didin menilai karena jabatan pejabat merupakan hak pretogatif gubernur hendaknya mengoptimalkan kemampuan ASN di Pemprov Jabar. “Banyak yang mumpuni sesuai kapasitas asal penempatannya pas. Kalau loyalitas jangan diragukan,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Gubernur Jabar Ridwan Kamil membantah lelang terbuka yang digelar pihaknya bernuansa titipan. “Kalau lelang terbuka itu independen, panelisnya independen, nanti biasanya tiga besar. Kalau sudah tiga besar harus ada chemistry nah itu disksresi,” ujarnya.
Dia menganggap tidak menjadi masalah jika pejabat yang mengikuti lelang jabatan berasal dari Kota Bandung atau Tasikmalaya. “Nggak ada masalah jadi jangan nyebut kota asal kami, kami nanti bisa menyebut Bekasi ada, Sumedang ada, Garut ada, jangan dihubung-hubungkan,” paparnya.
Menurutnya jika orang bersangkutan dalam fit and proper test bagus kenapa tidak dipilih. Ridwan menilai kritik dewan hanya salah tafsir atas niatnya mendapatkan pejabat yang tepat lewat lelang terbuka.
“Politik mah tafsir, saya dipeci ditafsir, saya diam ditafsir, itu mah terserah orang mau menafsirkan apa, tapi saya sampaikan tafsirnya keliru,” ujarnya.
Saat ditanya kenapa tidak mengambil 15 pejabat dari internal Pemprov, dia mempertanyakan apakah eselon III yang ada bisa selaras dengan visi misi gubernur dimana jika gagal mengorbankan program untuk warga.
“Terus yang dikorbankan kemajuan pembangunan, perubahan yang kudu ngabret hanya demi alasan yang juga tidak sesuai hukum. Aturan hukumnya dia terbuka. Jadi justru pertanyakan balik kepada yang bertanya, kenapa seperti keberatan jangan-jangan ada kepentingan?” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel