Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memperkirakan penandatanganan kontrak pembangunan Bendungan Bulango Ulu, Gorontalo bisa berlangsung pada Januari 2019.
Sebelumnya, berdasarkan informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), penandatanganan kontrak proyek sumber daya air tersebut dijadwalkan berlangsung pada 4 Januari 2019.
Kepala Pusat Bendungan Kementerian PUPR Ni Made Sumiarsih mengonfirmasi mundurnya jadwal penandatanganan kontrak Bendungan Bulango Ulu.
"Jadwalnya mundur. Kami usahakan [penandatanganan kontrak] Januari 2019," ujar Sumiarsih kepada Bisnis.com, Senin (7/1/2019).
Lelang proyek pembangunan Bendungan Bulango Ulu sudah dimulai sejak November 2018. Lelang dibagi dua paket dengan harga perkiraan sendiri masing-masing Rp1,28 triliun dan Rp1,08 triliun.
Dengan demikian, nilai proyek pembangunan bendungan ini diperkirakan Rp2,36 triliun. Pendanaan bakal menggunakan anggaran negara dengan skema tahun jamak.
Dalam proses lelang, peserta yang lulus kualifikasi berasal dari badan usaha milik negara (BUMN). Pada paket pertama, PT Brantas Abipraya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk., dan PT Hutama Karya (Persero) lulus kualifikasi. Ketiga BUMN karya ini juga lulus kualifikasi di paket kedua bersama PT Nindya Karya (Persero).
Berdasarkan data Pusat Bendungan Kementerian PUPR, Bendungan Bulango Ulu memiliki daya tampung sebesar 116,89 juta meter kubik dengan luas genangan 110,90 hektare. Air yang ditampung di bendungan ini diproyeksi bisa menjadi sumber irigasi untuk 4.193 hektare lahan pertanian.
Berdasarkan catatan Bisnis, Bendungan Bulango Ulu menjadi satu-satunya proyek bendungan yang dilelang pada 2018 dan kontraknya belum ditandatangani.
Hingga 31 Desember 2018, kontrak pembangunan 14 bendungan senilai Rp22,19 triliun telah ditandatangani. Nilai kontrak tersebut mencakup 26 paket pembangunan bendungan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel