Bisnis.com, JAKARTA – Ketergantungan pemerintah terhadap penerimaan dari migas maupun komoditas lainnya harus segera dikurangi. Hal itu perlu dilakukan, pasalnya kondisi itu telah menempatkan struktur pendapatan negara pada posisi yang lemah.
Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati menjelaskan, pendapatan negara tahun 2018 banyak tertolong oleh migas. Dia mengibaratkan, penerimaan dari sektor migas tersebut ibarat kejatuhan berkah, yakni tanpa melalui extra effort, penerimaan dari migas akan cenderung naik jika harga mingas ikut naik.
“Justru untuk penerimaan pajak yang harus dibenahi, karena penerimaan migas itu tidak ada effort dari pemerintah,” kata Enny kepada Bisnis.com, Rabu (9/1/2019).
Meski demikian, Enny mengakui bahwa pengelolaan anggaran tahun ini tidak semenantang tahun lalu. Alasan tahun politik,serta efektivitas jalannya pemerintah menjadi salah satu pertimbangannya bahwa pengelolaan anggaran tahun 2019 tak akan terlalu berat.
"Beda dengan 2018, justru untuk tahun ini paling efektif hanya beberapa bulan kinerja para menter, selebihnya untuk urusan politik,” jelasnya.
Penerimaan dari sektor migas masih menjadi andalan pemerintah untuk mendorong kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun 2019.
Data yang dihimpun Bisnis.com, Rabu (9/1/2019) target PNBP dari sektor migas mencapai Rp159,7 triliun atau 42,2% dari target dalam APBN 2019 yang dipatok senilai Rp378,2 triliun.
Sementara itu jika dilihat dari target PNBP SDA, porsi PNBP migas ini mencapai 83,7% dari target sebesar Rp190,7 triliun. Penyumbang PNBP migas terbesar adalah penerimaan dari minyak bumi senilai Rp118,6 triliun diikuti gas bumi yang mencapai Rp41,1 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel