Bisnis.com, TARAKAN – Gubernur Kaltara Irianto Lambrie melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Muhammad Ikhsan Saleh di kantornya di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Rabu (9/1).
Pertemuan ini, kata Irianto, dilakukan untuk mengonfirmasikan terkait dengan program sertifikasi lahan pertanian dan tambak rakyat, seperti yang pernah disampaikan Presiden Joko Widodo saat ke Kaltara pada Oktober 2017.
Seperti diketahui, dalam kunjungannya ke Kaltara, ketika itu Presiden menggunakan helikopter dari Tarakan menuju Tanjung Selor. Melihat di daratan banyak lahan tambak, ditanyakan kepada Gubernur yang kala itu berada di helikopter.
“Waktu itu saya sampaikan kalau itu lahan tambak milik masyarakat, tapi belum ada sertifikatnya. Nah, waktu sampai di Tanjung Selor, Pak Presiden langsung menginstruksikan agar lahan tambak rakyat itu bisa disertifikasi. Kita pun melalui OPD terkait langsung menindaklanjutinya,” kata Irianto dalam rilisnya yang diterima Bisnis.
Dirjen Penataan Agraria mengatakan, jika program sertifikasi lahan pertanian dan tambak rakyat ini direalisasikan secara bertahap. Untuk tahap pertama, rencananya dilakukan pada bulan Maret nanti.
“Tak hanya untuk Kaltara, tapi untuk sewilayah Kalimantan. Nanti dilakukan di Kaltara. Insya Allah, kalau Presiden tidak bisa, Menko Ekonomi nanti yang akan datang ke Kaltara, bersama Menteri ATR/BPN,” katanya.
Sebelumnya, pada bulan ini Dirjen Penataan Agraria akan ke Kaltara terlebih dahulu bersama beberapa staf terkait. “Tadi juga langsung ditelepon kepala BPN Bulungan untuk segera mempersiapkan,” imbuhnya.
Untuk Kaltara, data tambak rakyat yang akan disertifikasi, kata Gubernur, sudah disampaikan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan melalui BPN Kalimantan Timur (Kaltim)yang membawahi wilayah Kaltara.
Selain soal sertifikasi lahan tambak, dalam pertemuan tersebut juga dibicarakan soal tata ruang. Yaitu mengenai penyelesaian revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bulungan.
Di mana tata ruang Bulungan akan disinkronkan dengan tata ruang provinsi, yang nantinya dilakukan secara simultan.
“Pak Dirjen tadi menyampaikan, diharapkan April tahun ini sudah selesai. Makanya saya berharap Pemkab Bulungan untuk pro aktif menindaklanjutinya. Kita juga nanti akan panggil pihak Pemkab untuk mengkonsulidasikan hal ini,” pungkas Irianto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel