Jokowi Nyagub DKI Gratis, Gerindra Klaim Kucurkan Ratusan Miliar

Bisnis.com,22 Jan 2019, 16:35 WIB
Penulis: Jaffry Prabu Prakoso
Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (ketiga kiri) dan Ma'ruf Amin (kiri) bersalaman dengan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto (kedua kanan) dan Sandiaga Uno (kanan) usai Debat Pertama Capres & Cawapres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019)./ANTARA-Sigid Kurniawan

Bisnis.com, JAKARTA – Calon Presiden Joko Widodo mengisahkan tidak mengeluarkan dana sepeserpun saat maju menjadi Gubernur DKI Jakarta. Itu memang benar karena Partai Gerindra yang tanggung biaya hampir sepenuhnya.

Anggota Direktorat Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Nicholay Aprilindo mengatakan dana kampanye yang dikeluarkan Partai Gerindra baik dari Prabowo Subianto dan adiknya Hashim Djojohadikusumo sangat besar.

“Tetapi saya mau koreksi tidak sampai Rp600 miliar. Puluhan sampai ratusan,” katanya di Jakarta, Selasa (21/1/2019).

Fakta yang tidak bisa dipungkiri, jelas Nicholay adalah saat Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta 2012-2017, Gerindra kucurkan 90% dari kebutuhan kampanye, sementara PDIP yang jadi partai koalisi 10%.

“Ini fakta dan tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Makanya saya mengatakan dalam berpolitik hendaknya memakai etika dan budi pekerti. Artinya melihat siapa orang yang menjadikannya, tahu mengucapkan terima kasih,” tegasnya.

Nicholay yang merupakan sahabat Jokowi bisa menceritakan demikian karena dia adalah saksi hidup dan memperkenalkan Hashim pada November 2008, di Loji Gandrung, Solo.

Saat itu Jokowi yang menjabat sebagai Walikota Surakarta meminta dipertemukan dengan Prabowo dan Hashim. Baginya tentu bukan hal yang sulit. Meski begitu, Nicholay ingin tahu apa yang sudah dilakukan Jokowi di pemerintahan.

Setelah bertemu dan mendengar penjelasan Jokowi, Hashim tertarik padanya dan siap mendukung menjadi Gubernur Jakarta secara penuh termasuk dari segi dana.

Pernyataan Jokowi tidak mengeluarkan dana ini dilontarkannya saat debat pertama capres dan cawapres terkait prinsip rekrutmen harus berbasis kompotensi, bukan finansial dan nepotisme.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Fajar Sidik
Terkini