Bisnis.com, BANDUNG – Trayek Light Rail Transit (LRT) Bandung Raya Trase I Tegalluar-Terminal Leuwipanjang diperkirakan sepi penumpang.
Kepala Dinas Perhubungan Dedi Taufik menegaskan proyek LRT Bandung Raya harus segera dieksekusi cepat mengingat KCIC (Kereta Cepat Jakarta-Bandung) sudah menargetkan moda transportasi ini tuntas pada 2021. Hitungan pihaknya, perkembangan proyek ini sudah menunjukan kemajuan dalam hitungan dua tahun ke depan.
“LRTBandung Raya harus simultan. Progres baik perencanaan maupun penugasannya,” tuturnya Rabu (30/1/2019.
Namun pihaknya menilai jika LRT dibangun dari Tegalluar ke Leuwipanjang, Kota Bandung tidak akan begitu banyak penumpang yang memakai jasa tersebut.
“Tapi tetap, dalam trase LRT Bandung Raya rute Tegalluar-Leuwipanjang juga harus dibangun,” katanya.
Profil Proyek LRT Bandung Raya
Indikator | Keterangan |
Panjang | 100 Kilometer (8 trase) |
Rute | Tegalluar-Terminal Leuwipanjang-Soreang-Majalaya-Jatinangor-Cimahi- Martadinata-Banjaran |
Konstruksi | 2019 |
Operasional | 2021 (trase 1 Tegalluar-Leuwipanjang 16 Kilometer) |
Investasi | Rp4 Triliun-5 triliun (trase 1) |
Sumber: Dishub Jabar
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mengkaji skema pembangunan proyek Lintas Rel Terpadu (LRT) Bandung Raya tidak lagi murni dibiayai oleh swasta.
Iwa memastikan pihaknya pekan ini tengah merumuskan kelanjutan proyek LRT Bandung Raya yang akan terkoneksi dengan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sesuai arahan baru dari Gubernur Jabar Ridwan Kamil. “Kami melakukan sejumlah sinkronisasi sesuai arahan gubernur,” katanya.
Menurutnya proses pembangunan LRT Bandung Raya yang sudah diinisiasi pihaknya sejak 2014, dalam rapat terpadu yang melibatkan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) juga PT Jabar Moda Transportasi (JMT) dan dinas terkait melahirkan kajian baru.
“Ternyata konsep bisnis ke bisnis itu nggak masuk dari sisi investasinya. Ada saran dari peserta rapat, diusulkan polanya KPBU jadi kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha,” tuturnya.
Iwa menuturkan untuk menggunakan skema ini, pihaknya harus melakukan sinkronisasi dengan berbagai pihak terutama dengan Pemerintah Pusat. Ini merupakan tuntutan karena skema KPBU untuk proyek LRT merupakan hal baru di Indonesia.
“Ini menyangkut investasi besar dan juga pertama barang kali di Indonesia khusus kaitannya dengan kereta cepat yang nyambung dengan LRT,” paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel