Bisnis.com,BANDUNG--Pemkab Kuningan meminta pemerintah mencari jalan keluar agar warganya yang terdampak pembangunan Waduk Kuningan mendapatkan kompensasi yang layak.
Bupati Kuningan Acep Purnama menambahkan waduk yang sudah direncanakan studinya pada 1983 tersebut terbilang kondusif dalam proses pembangunannya.
Namun permintaan warga di lokasi tak terdampak yang ingin pindah ini menurutnya bisa menghambat seluruh proses pembangunan. “Kalau tidak kita tangani terpaksa kita wajib memberikan jalan akses lingkar ini biayanya mahal,” tuturnya di Gedung Sate, Bandung, Selasa (29/1/2019).
Menurutnya skema uang kerohiman harus ada karena meski tidak ada payung hukum, pemberian ini didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan yang harus dikedepankan.
Acep mengaku sejak awal masyarakat sudah mendukung proyek tersebut, namun dampak sosial pasca penggenangan harus menjadi perhatian serius. “Kalau kita sesuai regulasi, akan mencapai jalan buntu,” ujarnya.
Acep menghitung untuk mengatasi seluruh persoalan mulai dari pembebasan lahan untuk relokasi di wilayah Perhutani, pembangunan fasilitas sosial dan umum, hingga mengganti kebutuhan warga yang hilang dana yang dibutuhkan mencapai Rp80 miliar. “Apabila dibandingkan dengan rencana [waduk] ke depan, itu tidak seberapa,” paparnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel