Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengajukan percepatan pemilihan anggota Parlemen di tengah tekanan terhadapnya untuk turun.
Dalam pidato di hadapan pendukungnya, dia mengatakan Majelis Konstituen (DPR) yang dikontrol oleh pemerintah akan meminta dilakukannya pemilihan anggota Majelis Nasional--yang dikuasai oposisi--pada tahun ini. Pemilu legislatif di negara Amerika Selatan itu sebelumnya dijadwalkan digelar pada 2020.
"Anda ingin Pemilu? Anda ingin Pemilu lebih awal? Kita akan menggelar Pemilu untuk anggota Parlemen," ujar Maduro dalam sebuah kampanye di Caracas, seperti dilansir Reuters, Minggu (3/2/2019).
Terkait hal ini, anggota oposisi Armando Armas menyatakan bahwa rencana Maduro tersebut adalah sebuah aksi provokasi.
Dukungan terhadap Maduro dari militer di dalam negeri berkurang setelah Jenderal Francisco Yanez, salah seorang staf senior di Angkatan Udara (AU) Venezuela, berpindah ke kubu oposisi dan mengakui Juan Guaido sebagai presiden. Kepala Atase Militer Venezuela untuk AS juga sebelumnya telah membelot ke kubu yang sama.
"Rakyat Venezuela, 90% anggota militer Venezuela tidak mendukung diktator, mereka bersama rakyat Venezuela. Transisi ke demokrasi sangat mendesak," ucap Yanez dalam sebuah video yang beredar.
Adapun Guaido meyakini akan ada pihak-pihak yang mengikuti langkah Yanez. Dia juga menawarkan amnesti bagi pejabat militer dan pejabat publik yang mendukung pihak oposisi.
"Saya yakin ada banyak pejabat dan tentara yang akan menyusul, segera, segera," ucap Guaido, yang mendeklarasikan diri sebagai Presiden Venezuela pada akhir bulan lalu.
Di setidaknya tiga kota, polisi anti huru hara yang seharusnya bertugas mengadang para demonstran untuk menggelar kampanye mendukung pihak oposisi justru membiarkan mereka.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel