Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan intervensi militer di Venezuela adalah "sebuah pilihan" setelah negara-negara Barat meningkatkan tekanan pada pemimpin sosialis Venezuela, Nicolas Maduro untuk mundur.
Sementara itu, Rusia sebagai negara sekutu sesama penghasil minyak OPEC dengan Venezuela, mengingatkan bahwa setiap campur tangan negara asing hanya akan menimbulkan kehancuran di negara tersebut.
Amerika Serikat, Kanada, dan beberapa negara Amerika Latin telah menolak terpilihnya Maduro karena dihasilkan dari pemilu yang curang. Negara tersebut mengakui Presiden Juan Guaido yang memproklamirkan diri sebagai pemimpin sah negara itu.
Trump mengatakan intervensi militer AS sedang dipertimbangkan saat wawancara dengan stasiun teevisi CBS yang ditayangkan kemarin sebagaimana dikutip Reuters, Senin (4/2/2019).
"Tentu saja, opsi itu (serangan militer) adalah sesuatu yang ada dalam pilihan kami," kata Trump,” kata Trump.
Dia menambahkan bahwa Maduro pernah meminta pertemuan dengannya beberapa bulan yang lalu.
"Saya menolak pertemuan itu karena kami sangat jauh berbeda dalam proses demokrasi," katanya dalam wawancara.
Trump pekan lalu menjatuhkan sanksi keras terhadap perusahaan minyak milik negara Venezuela, PDVSA yang membuat perusahaan itu lumpuh. Akibatnya, pemerintah negara itu kesulitan menyediakan bahan makananan dan obat-obatan sehingga anak-anak kurang gizi.
Maduro, yang telah menggiring negaranya ke jurang kemiskinan sehingga membuat jutaan warganya eksodus ke luar negeri, didukung oleh Rusia, China, dan Turki selain dukungan militer dalam negeri. Rusia, kreditor utama Venezuela dalam beberapa tahun terakhir, mendesak semua negara untuk menahan diri.
“Sasaran komunitas internasional adalah untuk membantu (Venezuela), tanpa campur tangan destruktif dari luar perbatasannya,” ujar Alexander Shchetinin, kepala departemen Amerika Latin di Kementerian Luar Negeri Rusia.
Pemerintah Prancis dan Austria menyatakan mereka akan mengakui Guaido jika Maduro tidak menanggapi seruan Uni Eropa untuk melaksanakan pemilu presiden yang bebas dan adil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel